Senin Pekan Depan, Buruh Gelar Demo Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di DPR

Kompas.com - 18/01/2020, 14:55 WIB
Seorang dari massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Mereka menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah PHK, menghilangkan pesangon, rentan diskriminasi serta penghapusan pidana ketenagakerjaan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoSeorang dari massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Mereka menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah PHK, menghilangkan pesangon, rentan diskriminasi serta penghapusan pidana ketenagakerjaan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Konferensi Serikat Pekerjaan Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi mengatakan, serikat pekerja akan menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Rusdi mengatakan, aksi unjuk rasa tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi sejumlah kota besar di seluruh Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa yang sama seperti di Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Jawa Timur.

"Kemudian juga di Sulawesi Selatan Makassar, Sulawesi Utara di Manado, Gorontalo, Kalimantan Timur, insya Allah akan begerak serentak, dengan satu tujuan," kata Rusdi di LBH Jakarta, Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2020).

Rusdi menegaskan, KSPI tidak pernah manyatakan mendukung RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diusulkan pemerintah ke DPR RI.

"Tadi sempat melihat spanduk-spanduk provokatif yang menyatakan bahwasanya DPP KSPI ini mendukung Omnibus Law. Hal itu menyudutkan, seolah-olah KSPI mendukung," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden KSPI Saiq Iqbal menjelaskan enam alasan penolakan dari serikat buruh terkait dengan RUU Omnibus Law, antara lain sebagai berikut :

1. Menghilangkan upah minimum

Dampak terburuk yang secara langsung dirasakan buruh adalah hilangnya upah minimum. Hal ini, terlihat, dari keinginan pemerintah yang hendak menerapkan sistem upah per jam.

Dengan kata lain, pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam seminggu, maka upahnya otomatis akan di bawah upah minimum.

Baca juga: Buruh Bantah Telah Setujui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

"Memang, ada pernyataan yang mengatakan jika pekerja yang bekerja 40 jam seminggu akan mendapat upah seperti biasa. Sedangkan yang di bawah itu menggunakan upah per jam," kata Iqbal, Selasa (7/1/2020).

Iqbal menilai hal ini akan semakin menyengsarakan bagi pekerja yang sakit, menjalankan ibadah sesuai kewajiban agamanya, atau cuti melahirkan. Dimana upahnya tidak lagi dibayar karena pada saat itu dianggap tidak bekerja.

Namun demikian, menurutnya, hal ini hanya akal-akalan. Sebab dalam praktik, akan sangat mudah bagi pengusaha untuk menurunkan jam kerja, sehingga pekerja tidak lagi bekerja 40 jam.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X