Demokrat Dorong Pembentukan Pansus Jiwasraya dan Penggunaan Hak Angket

Kompas.com - 16/01/2020, 15:50 WIB
Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K Harman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K Harman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat DPR tetap mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengawasi kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K Harman bahkan mengusulkan agar Pansus Jiwasraya menggunakan hak angket.

Hak angket ialah hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas yang diduga bertentangan dengan peraturan.

Baca juga: Ditanya Keterlibatan Akuntan Publik di Kasus Jiwasraya, Ini Kata Ketua OJK

"Kami sedang menyiapkan untuk mengambil prakarsa pembentukan mengajukan penggunaan hak angket bisa di pansus. Demokrat sedang mematangkan wacana untuk membentuk Pansus Angket Jiwasraya," kata Benny di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Menurut Benny, pengawasan kasus Jiwasraya tidak cukup jika hanya menggunakan instrumen panitia kerja (panja) di komisi-komisi terkait.

Sebab, kata dia, dugaan korupsi di tubuh Jiwasraya sistematis dan terstruktur.

"Ini kasus kejahatan yang sistemik, terstruktur. Sistemik efeknya, sistemik juga melibatkan sejumlah tokoh yang berada di lingkaran kekuasaan. Karena itu apabila kasusnya hanya di tingkat panja tidak cukup," ujar dia.

Selain itu, Benny menilai penanganan di Kejaksaan Agung juga tidak cukup. Apalagi, menurut Benny, ada dugaan orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut dekat dengan lingkaran pemerintah.

Baca juga: Kejaksaan Agung Tak Ingin Tergesa Tetapkan Tersangka Baru Kasus Jiwasraya

"Kalau hanya ditangani Kejaksaan tentu tidak efektif, karena kejaksaan di bawah presiden. Kasus Jiwasraya ini kalau kami lihat orang-orangnya pernah ada yang diangkat menjadi orang penting di lingkaran Istana," jelas Benny.

Dia pun menyimpulkan ada upaya lokalisasi kasus Jiwasraya. Benny mengaku sudah membaca laporan Kejaksaan Agung terkait penanganan kasus tersebut.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Nasional
Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Nasional
KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Nasional
Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Nasional
KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X