Demokrat Dorong Pembentukan Pansus Jiwasraya dan Penggunaan Hak Angket

Kompas.com - 16/01/2020, 15:50 WIB
Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K Harman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K Harman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat DPR tetap mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengawasi kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K Harman bahkan mengusulkan agar Pansus Jiwasraya menggunakan hak angket.

Hak angket ialah hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas yang diduga bertentangan dengan peraturan.

Baca juga: Ditanya Keterlibatan Akuntan Publik di Kasus Jiwasraya, Ini Kata Ketua OJK

"Kami sedang menyiapkan untuk mengambil prakarsa pembentukan mengajukan penggunaan hak angket bisa di pansus. Demokrat sedang mematangkan wacana untuk membentuk Pansus Angket Jiwasraya," kata Benny di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Menurut Benny, pengawasan kasus Jiwasraya tidak cukup jika hanya menggunakan instrumen panitia kerja (panja) di komisi-komisi terkait.

Sebab, kata dia, dugaan korupsi di tubuh Jiwasraya sistematis dan terstruktur.

"Ini kasus kejahatan yang sistemik, terstruktur. Sistemik efeknya, sistemik juga melibatkan sejumlah tokoh yang berada di lingkaran kekuasaan. Karena itu apabila kasusnya hanya di tingkat panja tidak cukup," ujar dia.

Selain itu, Benny menilai penanganan di Kejaksaan Agung juga tidak cukup. Apalagi, menurut Benny, ada dugaan orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut dekat dengan lingkaran pemerintah.

Baca juga: Kejaksaan Agung Tak Ingin Tergesa Tetapkan Tersangka Baru Kasus Jiwasraya

"Kalau hanya ditangani Kejaksaan tentu tidak efektif, karena kejaksaan di bawah presiden. Kasus Jiwasraya ini kalau kami lihat orang-orangnya pernah ada yang diangkat menjadi orang penting di lingkaran Istana," jelas Benny.

Dia pun menyimpulkan ada upaya lokalisasi kasus Jiwasraya. Benny mengaku sudah membaca laporan Kejaksaan Agung terkait penanganan kasus tersebut.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Walhi: Pelepasan Hutan Kalimantan Era Jokowi Capai 427.952 Hektare

Walhi: Pelepasan Hutan Kalimantan Era Jokowi Capai 427.952 Hektare

Nasional
Banjir di Paniai, Kemensos Salurkan Bantuan Senilai Rp 300 Juta

Banjir di Paniai, Kemensos Salurkan Bantuan Senilai Rp 300 Juta

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan PTPN ke Bareskrim soal Lahan untuk Pesantren di Megamendung

Rizieq Shihab Dilaporkan PTPN ke Bareskrim soal Lahan untuk Pesantren di Megamendung

Nasional
Bakamla Amankan Kapal Tanker Panama dan Iran yang Diduga Transfer BBM Ilegal

Bakamla Amankan Kapal Tanker Panama dan Iran yang Diduga Transfer BBM Ilegal

Nasional
Kompolnas Beberkan Latar Belakang Listyo Sigit Ingin Ubah Tugas Polsek

Kompolnas Beberkan Latar Belakang Listyo Sigit Ingin Ubah Tugas Polsek

Nasional
Kompolnas: Pengaktifan Pam Swakarsa Diatur Undang-undang

Kompolnas: Pengaktifan Pam Swakarsa Diatur Undang-undang

Nasional
Soal Restorative Justice yang Disinggung Listyo Sigit, Pengamat: Belum Dipahami hingga Level Bawah

Soal Restorative Justice yang Disinggung Listyo Sigit, Pengamat: Belum Dipahami hingga Level Bawah

Nasional
Kompolnas: Pam Swakarsa Bermakna Keinginan Masyarakat

Kompolnas: Pam Swakarsa Bermakna Keinginan Masyarakat

Nasional
Tambah 5 di Belanda, Total 2.942 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Tambah 5 di Belanda, Total 2.942 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Nasional
Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Nasional
Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Nasional
Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Nasional
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X