Kompas.com - 16/01/2020, 15:28 WIB
Kepengurusan Partai Golkar periode 2019-2024 DOKUMENTASI PARTAI GOLKARKepengurusan Partai Golkar periode 2019-2024
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Golkar telah mengumumkan jajaran kepengurusan dewan pimpinan pusat untuk periode 2019-2024 pada Rabu (15/1/2020).

Dari sejumlah nama yang diumumkan, beberapa di antaranya merupakan menteri dan wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Para pejabat itu adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Ketua Umum) dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (Ketua Dewan Penasehat).

Kemudian, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita (Wakil Ketua Umum) dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zaenudin Amali (Wakil Ketua Dewan Pembina).

Baca juga: Formasi DPP Golkar ala Airlangga: Unsur Milenial, 11 Waketum, hingga Tanpa JK

Selain itu, wakil menteri yang ada di kepengurusan DPP Partai Golkar adalah Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga (Ketua DPP).

Airlangga mengatakan, kepengurusan baru yang dibentuk telah mengaplikasikan amanat Undang-Undang Partai Politik, di mana 30 persennya diisi oleh perempuan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kepengurusan ini juga inklusif, sudah mengakomodir semua elemen. Baik perempuan, milenial, dan dari unsur-unsur yang lain," kata Airlangga melalui keterangan tertulis, Rabu (15/1/2020).

Baca juga: Ini Jabatan Politisi Senior di Golkar, Luhut Pandjaitan hingga Aburizal

Presiden Jokowi pada saat periode pertama kepemimpinannya, pernah melarang para menteri yang duduk di kursi kabinet untuk rangkap jabatan di partai politik.

Janji ini disampaikan Jokowi pada masa kampanye Pemilihan Presiden 2014. Setelah terpilih, Jokowi menegaskan kembali komitmennya.

"Yang saya sampaikan dari awal ya begitu. Ya sudah," ujar Jokowi, di sela blusukan ke proyek sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur, Jakarta, Agustus 2014.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Nasional
Keberatan atas LAHP Ombudsman, KPK Klaim Tak Ada Penyisipan Materi TWK

Keberatan atas LAHP Ombudsman, KPK Klaim Tak Ada Penyisipan Materi TWK

Nasional
Jaksa Pinangki Segera Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Jaksa Pinangki Segera Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X