Menteri dan Wakil Menteri Jokowi di Kepengurusan Partai Golkar...

Dari sejumlah nama yang diumumkan, beberapa di antaranya merupakan menteri dan wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Para pejabat itu adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Ketua Umum) dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (Ketua Dewan Penasehat).

Kemudian, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita (Wakil Ketua Umum) dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zaenudin Amali (Wakil Ketua Dewan Pembina).

Selain itu, wakil menteri yang ada di kepengurusan DPP Partai Golkar adalah Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga (Ketua DPP).

Airlangga mengatakan, kepengurusan baru yang dibentuk telah mengaplikasikan amanat Undang-Undang Partai Politik, di mana 30 persennya diisi oleh perempuan.

"Kepengurusan ini juga inklusif, sudah mengakomodir semua elemen. Baik perempuan, milenial, dan dari unsur-unsur yang lain," kata Airlangga melalui keterangan tertulis, Rabu (15/1/2020).

Presiden Jokowi pada saat periode pertama kepemimpinannya, pernah melarang para menteri yang duduk di kursi kabinet untuk rangkap jabatan di partai politik.

Janji ini disampaikan Jokowi pada masa kampanye Pemilihan Presiden 2014. Setelah terpilih, Jokowi menegaskan kembali komitmennya.

"Yang saya sampaikan dari awal ya begitu. Ya sudah," ujar Jokowi, di sela blusukan ke proyek sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur, Jakarta, Agustus 2014.

Pada akhirnya, Jokowi memilih 14 menteri dari partai politik sebagai pembantunya. Sementara, 20 menteri lainnya berasal dari kalangan profesional.

Ada empat menteri dari PDI-P, empat menteri dari PKB, tiga dari Partai Nasdem, dua dari Hanura, dan satu dari PPP.

Empat belas menteri itu disebut-sebut telah menanggalkan jabatan mereka di partai politik masing-masing.

Pada reshuffle kabinet jilid II, Juli 2016, Jokowi menunjuk Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Saat itu, Wiranto masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

Tak lama setelah itu, Wiranto langsung melepas jabatannya di partai. Posisi Ketua Umum Hanura diambil alih oleh Oesman Sapta Odang.

Pada periode kedua kepemimpinannya, Jokowi berubah sikap. Ia tak mempersoalkan para menterinya untuk rangkap jabatan di partai politik.

"Dari pengalaman lima tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua partai, saya melihat yang paling penting adalah bisa membagi waktu, dan ternyata juga tidak ada masalah," kata Jokowi usai pelantikan kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).