Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Tiga Kali Terima Amplop yang Diduga Berisi Uang

Kompas.com - 15/01/2020, 14:45 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan terhadap mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Yastrialsyah Agussalam. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan terhadap mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Yastrialsyah Agussalam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sopir mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura (AP) II Andra Yastrialsyah Agussalam, Endang, mengaku menerima titipan amplop yang ia duga berisi uang sebanyak tiga kali.

Amplop itu ia terima dari teman mantan Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara, Taswin Nur.

Hal itu diungkap Endang saat bersaksi untuk Darman, terdakwa kasus dugaan suap terkait pengadaan semi baggage handling system (BHS) di sejumlah bandara yang ada di bawah naungan PT AP II.


"Pernah, diperintah (Andra) ambil titipan dari Pak Taswin. Dia orangnya Pak Darman. Saya kurang tahu lebih jauh. Saya diinfokan Pak Taswin dari sopirnya Pak Darman, Endang Suherman," kata Endang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/1/2020).

"Pak Endang Jack (Endang Suherman) itu mau memberikan amplop titipan buat Pak Andra, kemudian dia meleset. Maksudnya enggak jadi terus, akhirnya dilempar ke Pak Taswin," tutur dia.

Baca juga: Dirut AP II Mengaku Baru Tahu soal Pengadaan Semi BHS dengan PT INTI setelah OTT KPK 

Endang pun mengonfirmasi keterangannya dalam penyidikan yang dibacakan jaksa KPK di persidangan.

Berdasarkan keterangan Endang, ia menerima amplop berisi uang untuk Andra dari Taswin Nur sebanyak tiga kali.

Pertama, di sebuah rumah makan yang terletak di lantai dasar Plaza Senayan. Kedua, di area lobi Mall Lotte Avenue Kuningan.

Ketiga, di Mall Kota Kasablanka.

Hanya saja, Endang mengaku tak tahu secara spesifik berapa jumlah uang yang ia terima dari Taswin tersebut. Sebab, ia tak membuka amplop uang yang diterimanya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tim Gabungan Ungkap Penyebab Kedatangan Harun Masiku Lambat Dideteksi

Tim Gabungan Ungkap Penyebab Kedatangan Harun Masiku Lambat Dideteksi

Nasional
Kemenhan: Indonesia Siap Bantu Negara ASEAN yang Terpapar Corona

Kemenhan: Indonesia Siap Bantu Negara ASEAN yang Terpapar Corona

Nasional
Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Nasional
Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Nasional
Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Nasional
Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Nasional
Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Nasional
RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

Nasional
ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Nasional
Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Nasional
Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

Nasional
Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Nasional
Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X