Pro Kontra Parpol soal Wacana Ambang Batas Parlemen Jadi 5 Persen

"Kami sedang mengkaji kemungkinan parliamentary threshold di sekitar 7,5 persen, kalau PDI-P 5, kita mungkin lebih cenderung lebih tinggi," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Baca juga: PKB Dukung Usulan PDI-P Naikkan Ambang Batas Parlemen Jadi 5 Persen

Doli mengatakan, Partai Golkar mendorong ambang batas parlemen dinaikan berdasarkan pertimbangan dari aspirasi masyarakat dan kekuatan politik nasional.

Oleh karena itu, kata dia, usulan menaikan ambang batas parlemen bertujuan untuk menyederhanakan jumlah partai politik.

"Ini kan kelihatan partai-partainya mana aja, nasionalis juga nanti bisa terbagi dua, ada yang nasionalis eksklusif, partai-partai islam atau partai-partai agama, kalau dilihat dari konfigurasi itu saya kira memang PT kita harus ditingkatkan untuk menuju pada penyederhanaan parpol," ujarnya.

Bebani partai

Berbeda dengan PDI-P, Demokrat menilai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen sudah cukup baik kembali digunakan di Pemilu 2024.

Baca juga: Kenaikan Ambang Batas Parlemen Dianggap Tak Ampuh Pangkas Jumlah Parpol

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat memahami kenaikan ambang batas parlemen untuk meningkatkan kualitas demokrasi, tetapi akan terasa berat mencapai 5 persen bagi sebagian partai.

"Tetapi sebenarnya berat juga bagi partai yang lain untuk mencapai lima persen," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi berpendapat, kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen dapat membuat banyak suara pemilih menjadi sia-sia dan hangus.

"Banyak suara yang hangus, banyak suara yang tidak menjadi kursi. Ini menjadi penting ya kita perhatikan kalau parliamentary threshold ini dinaikkan," kata Arwani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Baca juga: PKS Dukung PDI-P Soal Kenaikan Ambang Batas Parlemen Jadi 5 Persen, tapi...

Selain itu, Partai Amanat Nasional (PAN) secara tegas menolak kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen.

Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay curiga, wacana kenaikan ambang batas parlemen hanya untuk menguntungkan kepentingan kelompok tertentu.

Saleh menyarankan, agar ambang batas parlemen diturunkan dari 4 persen atau dihapuskan agar semua partai terwakili di DPR.

"Dengan pemikiran itu, ambang batas parlemen sudah semestinya diturunkan, atau bahkan dihapuskan. Sehingga, partai-partai yang ada tetap bisa mengirimkan perwakilannya ke parlemen," kata Saleh ketika dihubungi wartawan, Selasa (14/1/2020).

Untungkan partai besar