Di Hadapan Komisi II, Ketua KPU: Kasus Wahyu Setiawan Sangat Memukul Kami

Kompas.com - 14/01/2020, 21:02 WIB
Rapat Komisi II DPR dengan KPU, DKPP, dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Rapat Komisi II DPR dengan KPU, DKPP, dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Operasi tangkap tangan KPK terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan jadi pukulan keras bagi KPU.

Ketua KPU Arief Budiman menyatakan, kasus dugaan suap yang melibatkan Wahyu itu menjadi pelajaran berharga bagi KPU.

"Itu sangat memukul kami, juga KPU sangat prihatin. KPU harus menjadikan ini pelajaran berharga, enggak hanya untuk KPU RI tapi juga KPU provinsi dan kabupaten/kota," kata Arief selepas rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Ia mengatakan, peristiwa ini juga jadi ujian bagi KPU untuk terus menjaga integritas. Arief menegaskan, KPU bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Makin waspada. Makin jaga integritasnya dan kerja ikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucap dia. 

Baca juga: Komisi II DPR Cecar KPU soal OTT Wahyu Setiawan

Mengenai sejumlah pertanyaan dari anggota Komisi II DPR, Arief mengatakan, KPU telah mengirimkan surat pengunduran diri Wahyu ke Presiden Joko Widodo, DPR, dan DKPP.

Arief menyebut ketiga lembaga itu yang berwenang untuk melakukan penggantian terhadap Wahyu.

"Kami juga melaporkan kepada DPR, karena fit and proper test dilakukan DPR dan ranking itu dilakukan oleh DPR. Lalu kami sudah mengirim laporan ke DKPP persoalan etik, selain persoalan pidana, soal etik kami merasa perlu melaporkan ke DKPP," ucap Arief.

Dalam rapat Komisi II DPR sore ini, KPU dicecar soal operasi tangkap tangan ( OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang diduga juga melibatkan politikus PDI-P Harun Masiku.

Baca juga: DKPP: Sidang Etik Wahyu Setiawan Tetap Berjalan Meski Mundur dari KPU

Kritik salah satunya datang dari anggota Komisi II Fraksi PAN Guspardi Gaus. Ia mengatakan, bakal sulit bagi KPU untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja mereka.

Ia menyebut, KPU telah luluh lantak akibat peristiwa OTT Wahyu Setiawan.

"Menurut saya ini sulit mengembalikan kepercayaan. KPU pusat saja berbuat begitu, ini kan yang tertangkap, bagaimana dengan yang lain-lain," kata Guspardi.

"Saya berharap bagaimana mengambalikan trust ini," ucap dia. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Nasional
Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan 'Taliban'

Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan "Taliban"

Nasional
Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Nasional
Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X