Komisi II DPR Cecar KPU soal OTT Wahyu Setiawan

Kompas.com - 14/01/2020, 17:36 WIB
Rapat Komisi II DPR dengan KPU, DKPP, dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Rapat Komisi II DPR dengan KPU, DKPP, dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR mencecar Komisi Pemilihan Umum ( KPU) soal operasi tangkap tangan ( OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Anggota Komisi II Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan bakal sulit bagi KPU untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja mereka.

Ia menyebut KPU telah luluh lantak akibat peristiwa tersebut.

"Menurut saya ini sulit mengembalikan kepercayaan. KPU pusat saja berbuat begitu, ini kan yang tertangkap, bagaimana dengan yang lain-lain," kata Guspardi.

Baca juga: KPK Buka Segel di Ruang Kerja Wahyu Setiawan

"Saya berharap bagaimana mengambalikan trust ini," lanjutnya.

Kemudian, anggota Fraksi PDI-P Cornelis meminta KPU segera melakukan penggantian terhadap pihak yang bermasalah di KPU.

Menurut dia, KPU harus bersiap-siap maksimal jelang Pilkada 2020.

"Saya harap pihak yang bermasalah di KPU segera diganti agar tidak mencederai integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada 2020 nanti," kata Cornelis.

Selanjutnya, adalah anggota Fraksi Gerindra Kamrussamad yang menyatakan prihatin atas kasus dugaan suap yang melibatkan Wahyu dengan politikus PDI-P Harun Masiku.

Ia pun mendukung sikap KPU yang tegas menolak putusan dan fatwa Mahkamah Agung (MA) yang dianggap bertentangan dengan UU Pemilu.

Baca juga: KPU Siap Sampaikan Keterangan ke Presiden soal Pengunduran Diri Wahyu Setiawan

"Kita tidak mengenal pengadilan umum dalam sengketa pemilu, apalagi fatwa. Karena itu saya hargai keputusan pleno KPU yang konsisten berpegang teguh terhadap keputusan pleno KPU sebelumnya dengan menetapkan sistem suara terbanyak sebagai anggota DPR terpilih," kata Kamrussamad.

Dalam rapat sore ini, selain KPU juga hadir Bawaslu dan DKPP. Agenda rapat membahas persiapan penyelenggaraan Pilkada 2020 serta isu-isu aktual lain.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X