Komisi II DPR Cecar KPU soal OTT Wahyu Setiawan

Kompas.com - 14/01/2020, 17:36 WIB
Rapat Komisi II DPR dengan KPU, DKPP, dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Rapat Komisi II DPR dengan KPU, DKPP, dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR mencecar Komisi Pemilihan Umum ( KPU) soal operasi tangkap tangan ( OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Anggota Komisi II Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan bakal sulit bagi KPU untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja mereka.

Ia menyebut KPU telah luluh lantak akibat peristiwa tersebut.

"Menurut saya ini sulit mengembalikan kepercayaan. KPU pusat saja berbuat begitu, ini kan yang tertangkap, bagaimana dengan yang lain-lain," kata Guspardi.

Baca juga: KPK Buka Segel di Ruang Kerja Wahyu Setiawan

"Saya berharap bagaimana mengambalikan trust ini," lanjutnya.

Kemudian, anggota Fraksi PDI-P Cornelis meminta KPU segera melakukan penggantian terhadap pihak yang bermasalah di KPU.

Menurut dia, KPU harus bersiap-siap maksimal jelang Pilkada 2020.

"Saya harap pihak yang bermasalah di KPU segera diganti agar tidak mencederai integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada 2020 nanti," kata Cornelis.

Selanjutnya, adalah anggota Fraksi Gerindra Kamrussamad yang menyatakan prihatin atas kasus dugaan suap yang melibatkan Wahyu dengan politikus PDI-P Harun Masiku.

Ia pun mendukung sikap KPU yang tegas menolak putusan dan fatwa Mahkamah Agung (MA) yang dianggap bertentangan dengan UU Pemilu.

Baca juga: KPU Siap Sampaikan Keterangan ke Presiden soal Pengunduran Diri Wahyu Setiawan

"Kita tidak mengenal pengadilan umum dalam sengketa pemilu, apalagi fatwa. Karena itu saya hargai keputusan pleno KPU yang konsisten berpegang teguh terhadap keputusan pleno KPU sebelumnya dengan menetapkan sistem suara terbanyak sebagai anggota DPR terpilih," kata Kamrussamad.

Dalam rapat sore ini, selain KPU juga hadir Bawaslu dan DKPP. Agenda rapat membahas persiapan penyelenggaraan Pilkada 2020 serta isu-isu aktual lain.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDI Klaim Ada Daerah yang Khawatir Terapkan 'New Normal'

IDI Klaim Ada Daerah yang Khawatir Terapkan "New Normal"

Nasional
Taqy Malik Ajak Masyarakat Tetap Produktif dan Manfaatkan Medsos Selama Pandemi

Taqy Malik Ajak Masyarakat Tetap Produktif dan Manfaatkan Medsos Selama Pandemi

Nasional
IDI: New Normal Bisa Diterapkan Bertahap di Zona Hijau Covid-19

IDI: New Normal Bisa Diterapkan Bertahap di Zona Hijau Covid-19

Nasional
Jelang New Normal, IDI: Tidak Ada Tawar Menawar Lagi...

Jelang New Normal, IDI: Tidak Ada Tawar Menawar Lagi...

Nasional
UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

Nasional
UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

Nasional
Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Nasional
Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Nasional
Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

Nasional
Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

Nasional
Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
 Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Nasional
Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Nasional
Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

Nasional
Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X