Jokowi Kembali Didesak Terbitkan Perppu KPK, Ini Respons Istana

Kompas.com - 14/01/2020, 15:30 WIB
Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj. SIGID KURNIAWANPegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.
Penulis Ihsanuddin
|

 


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko enggan menanggapi soal desakan agar Presiden Joko Widodo mencabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Desakan agar Presiden mencabut UU tersebut lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) kembali muncul setelah penyelidik KPK terhambat saat akan menggeledah kantor DPP PDI-P karena belum mengantongi izin dari Dewan Pengawas KPK.

Namun, Moeldoko meminta wartawan menanyakan langsung ke KPK soal peristiwa gagalnya penggeledahan itu.

"Ya saya pikir tanyakan ke KPK dong. KPK yang punya otoritas. Jangan tanya ke sini, salah alamat," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Baca juga: KPK Lambat Geledah DPP PDI-P, ICW: Bukti UU KPK Baru Mempersulit

 

Saat ditanya lagi soal desakan menerbitkan Perppu yang merupakan kewenangan Presiden, Moeldoko juga kembali tak memberi jawaban.

Ia beralasan tak mau mencampuri penegakan hukum yang dilakukan KPK.

Mantan Panglima TNI ini justru kembali meminta wartawan bertanya ke KPK kenapa penyidiknya berniat menggeledah kantor PDI-P tanpa mengantongi izin dewan pengawas.

"Ini kan dua lembaga yang berbeda. Kita (tanya) ke KPK, ini bagaimana kok bisa seperti itu? Ini menurut saya lebih tepat, biar nanti enggak overlap yang malah simpang siur," ucap Moeldoko.

Baca juga: Desmond: Apa yang Terjadi Hari Ini, Bukti KPK Dilemahkan

Desakan agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK sebelumnya disampaikan Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian.

Menurut Pipin, kewajiban penyidik KPK meminta izin penyadapan dan penggeledahan kepada Dewas KPK meningkatkan potensi penghilangan barang bukti.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Timsel Sebut DPR Sudah Terima Surpres Calon Anggota KPU-Bawaslu

Ketua Timsel Sebut DPR Sudah Terima Surpres Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Kementerian KP Susun Laporan Keuangan Bidang Riset dan Pengembangan SDM

Kementerian KP Susun Laporan Keuangan Bidang Riset dan Pengembangan SDM

Nasional
Saksi Sebut Munarman Hadir dalam Baiat ISIS di Ciputat Tahun 2014

Saksi Sebut Munarman Hadir dalam Baiat ISIS di Ciputat Tahun 2014

Nasional
Pengamat: Pembangunan IKN Itu Kepentingan Elite, Dana PEN Seharusnya untuk Rakyat

Pengamat: Pembangunan IKN Itu Kepentingan Elite, Dana PEN Seharusnya untuk Rakyat

Nasional
Terbitkan SE, Kemenkes Putuskan Vaksin Primer Sinovac Hanya untuk Anak

Terbitkan SE, Kemenkes Putuskan Vaksin Primer Sinovac Hanya untuk Anak

Nasional
KPK Lakukan OTT di Langkat, Sumatera Utara

KPK Lakukan OTT di Langkat, Sumatera Utara

Nasional
UU Ibu Kota Negara Rampung dalam 43 Hari, KSP Bantah Pembahasannya Buru-buru

UU Ibu Kota Negara Rampung dalam 43 Hari, KSP Bantah Pembahasannya Buru-buru

Nasional
DPR Bakal Masuk Tahap Pertama yang Dipindahkan ke IKN, Begini Persiapannya

DPR Bakal Masuk Tahap Pertama yang Dipindahkan ke IKN, Begini Persiapannya

Nasional
Sebaran 174 Kasus Omicron Berasal dari Transmisi Lokal, Jakarta Terbanyak

Sebaran 174 Kasus Omicron Berasal dari Transmisi Lokal, Jakarta Terbanyak

Nasional
Dana PEN Akan Dikucurkan untuk Bangun IKN, Pengamat: Bisa Melukai Hati Rakyat

Dana PEN Akan Dikucurkan untuk Bangun IKN, Pengamat: Bisa Melukai Hati Rakyat

Nasional
Kemendikbud Sebut 117.939 Formasi Guru PPPK Tak Dilamar Sama Sekali

Kemendikbud Sebut 117.939 Formasi Guru PPPK Tak Dilamar Sama Sekali

Nasional
Satgas: Ada 882 Pasien Terpapar Omicron, 276 Sudah Sembuh

Satgas: Ada 882 Pasien Terpapar Omicron, 276 Sudah Sembuh

Nasional
Nadiem Klaim Perjuangkan Guru Honorer dalam Seleksi Guru PPPK

Nadiem Klaim Perjuangkan Guru Honorer dalam Seleksi Guru PPPK

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Infrasruktur di Kabupaten Buru Selatan

KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Infrasruktur di Kabupaten Buru Selatan

Nasional
Menkes Budi: Tidak Ada Pejabat Kemenkes Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19

Menkes Budi: Tidak Ada Pejabat Kemenkes Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.