Desmond: Apa yang Terjadi Hari Ini, Bukti KPK Dilemahkan

Kompas.com - 13/01/2020, 20:22 WIB
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Desmond J. Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekretaris Fraksi Partai Gerindra Desmond J. Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa sepakat dengan pandangan bahwa saat ini telah terjadi pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Hal ini ia ungkapkan terkait dengan batalnya penyegelan kantor DPP PDI-P oleh KPK terkait operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Apa yang terjadi hari ini membuktikan bahwa KPK dilemahkan," kata Desmond di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Baca juga: KPK Lambat Geledah DPP PDI-P, ICW: Bukti UU KPK Baru Mempersulit

Menurut Desmond, salah satu penyebabnya adalah keberadaan Dewan Pengawas KPK berdasarkan UU KPK 19/2019.

Politisi Gerindra ini mengatakan, sejak dulu Fraksi Gerindra menolak adanya Dewan Pengawas dalam lembaga antirasuah.

"Faksi Gerindra menolak kan. Menolak Dewas seperti ini. Jadi kalau ada pelemahan, produk pelemahan ya terjadi hari ini," tuturnya.

Desmond berharap pemerintah segera merespons pelemahan terhadap KPK.

Menurut dia, salah satu respons yang dapat diberikan adalah melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) KPK.

"Tinggal pemerintah merespons ini. Maka tuntutan perppu yang berkaitan dengan pelemahan ini dalam rangka memperkuat saya pikir kita respons dengan baik," ujar Desmond.

Baca juga: KPK Batal Segel Kantor PDI-P, Pakar Singgung soal Obstruction of Justice

Desmond mengatakan saat ini nyaris sudah tak ada lagi kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah terkait politik dan hukum.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Diiperiksa KPK Hampir 12 Jam, RJ Lino Klaim Kenaikan Aset Pelindo II

Usai Diiperiksa KPK Hampir 12 Jam, RJ Lino Klaim Kenaikan Aset Pelindo II

Nasional
Pelanggaran HAM di Aceh, KKR Aceh: Ini Persoalan Bangsa Indonesia

Pelanggaran HAM di Aceh, KKR Aceh: Ini Persoalan Bangsa Indonesia

Nasional
Kejagung Menggeledah Rumah Dua Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Menggeledah Rumah Dua Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Sidang Kasus Wawan, Saksi Akui Ada Kelompok yang Halangi Perusahaan Lain Ikut Lelang

Sidang Kasus Wawan, Saksi Akui Ada Kelompok yang Halangi Perusahaan Lain Ikut Lelang

Nasional
Mendagri Pilkada di Papua Rawan karena Noken dan Kelompok Bersenjata

Mendagri Pilkada di Papua Rawan karena Noken dan Kelompok Bersenjata

Nasional
Eks PPK Pengadaan Alkes Merasa Pengaruh Wawan Ganggu Independensi

Eks PPK Pengadaan Alkes Merasa Pengaruh Wawan Ganggu Independensi

Nasional
Adik Benny Tjokro Bungkam Usai Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Jiwasraya

Adik Benny Tjokro Bungkam Usai Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
KPK Dalami Laporan Dugaan Yasonna Rintangi Penyidikan Harun Masiku

KPK Dalami Laporan Dugaan Yasonna Rintangi Penyidikan Harun Masiku

Nasional
Ketua MPR Sebut MATAKIN Dukung Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Ketua MPR Sebut MATAKIN Dukung Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Panja Jiwasraya Komisi VI akan Panggil Erick Thohir Pekan Depan

Panja Jiwasraya Komisi VI akan Panggil Erick Thohir Pekan Depan

Nasional
Ambang Batas Pilkada Dinilai Buka Peluang Jual-Beli Dukungan Partai

Ambang Batas Pilkada Dinilai Buka Peluang Jual-Beli Dukungan Partai

Nasional
Peneliti LIPI Sayangkan Revisi UU Parpol Tak Masuk Prolegnas 2020

Peneliti LIPI Sayangkan Revisi UU Parpol Tak Masuk Prolegnas 2020

Nasional
Periksa RJ Lino, KPK Konfirmasi soal Laporan Kerugian Negara dari BPK

Periksa RJ Lino, KPK Konfirmasi soal Laporan Kerugian Negara dari BPK

Nasional
Wapres Optimistis Produk Buatan Santri Bisa Tembus Pasar Internasional

Wapres Optimistis Produk Buatan Santri Bisa Tembus Pasar Internasional

Nasional
KKR Aceh: Pemerintah Utang Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Selama 15 Tahun

KKR Aceh: Pemerintah Utang Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Selama 15 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X