Upaya Indonesia Usir Kapal China di Natuna, Kirim 470 Nelayan hingga Tegaskan soal Kedaulatan

"Itu baru dari daerah Jawa, daerah-daerah lain juga banyak yang sudah kontak, 'gimana caranya gabung ke sana?', kan ada Makassar, Maluku, macam macam," kata dia.

Terkait dengan fasilitas dan biaya operasi para nelayan, Mahfud menyebut sedang dibicarakan.

"Yang penting idenya dulu, kalau itunya nanti kan gampang," kata dia.

"Pokoknya itu akan jalan, yang penting sekarang soal biaya dan sebagainya, hari ini di sana (Natuna) sedang rapat lintas kementerian," jelas dia.

Baca juga: Pemerintah akan Siapkan Infrastruktur untuk Nelayan di Natuna

Tak ada nego

Mahfud mengatakan, pemerintah telah menegaskan tak ada negoisasi dengan China dalam mempertahankan kedaulatan di peraian Natuna.

"(Pemerintah) akan mempertahankan hak berdaulat, tidak akan nego soal kepemilikan tentang hak itu yang sudah diperoleh secara hukum internasional," terang Mahfud.

Mahfud mengatakan bahwa pemerintah sudah mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan hak berdaulat atas perairan Natuna.

"Bahwa diplomasi tidak bisa selesai pagi ngomong, sore selesai. Pesiden hari ini ada di sana (Natuna), saya minggu depan akan ke sana. Pokoknya kita lihatkan saja, bahwa itu milik kita," tegas Mahfud.

Baca juga: Soal Natuna, Mahfud MD Tegaskan Tak Ada Nego

Hak Berdaulat di ZEE

Pada Rabu (8/1/2020), Presiden Joko Widodo meninjau kapal perang KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa, Kabupaten Natuna.

Jokowi ingin memastikan adanya penegakan hukum dan hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Natuna.

"Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif," kata Jokowi, seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana Kepresidenan.

Baca juga: Jokowi Kunjungi Natuna, Sekjen PKS Nilai Kehadiran Simbolik Tak Cukup

Presiden Jokowi tiba di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa sekitar pukul 11.47 WIB. Dia langsung menyapa awak kapal.

Tak berselang lama, Jokowi menaiki Kapal Republik Indonesia (KRI) Usman Harun yang tengah bersandar di dermaga.

Dari atas KRI Usman Harun, sekitar 10 menit Presiden Jokowi meninjau situasi di perairan Natuna bersama sejumlah jajaran yang mendampinginya.

Hadir antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Terkait dengan insiden masuknya kapal China ke perairan Natuna yang banyak diberitakan belakangan ini, Kepala Negara menjelaskan bahwa tidak ada kapal yang memasuki teritorial Indonesia.

"Enggak ada yang masuk teritorial kita. Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI, tidak ada," kata Presiden.