Upaya Indonesia Usir Kapal China di Natuna, Kirim 470 Nelayan hingga Tegaskan soal Kedaulatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapal pencari ikan dan coast guard milik China tak kunjung angkat kaki dari perairan Natuna.

Kehadiran kapal-kapal dari Negera Tirai Bambu itu tak lantas membuat Indonesia berdiam diri.

Strategi pun dilancarkan, mulai dari diplomasi hingga gelar operasi yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kapal China yang tak kunjung keluar dari Natuna dinilai sebagai upaya untuk memprovokasi Indonesia.

Terlebih, penghuni kapal-kapal China itu sempat menolak pergi dan tetap kukuh bahwa kehadirannya di Natuna sah,

Hal itu terjadi ketika petugas Badan Keamanan Laut (Bakamla) berkomunikasi dan berusaha mengusir kapal China beberapa hari lalu.

Di sisi lain, TNI tetap berpegang teguh pada rule of engagement atau aturan pelibatan yang diadopsi dari hukum nasional maupun internasional dalam usaha mengusir kapal-kapal China.

Berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982, Natuna masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia menggunakan jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui Duta Besar yang ada di Jakarta.

Sedangkan, TNI dan Bakamla terus disiagakan di Perairan Natuna yang masuk dalam Provinsi Riau untuk memantau kondisi di sana.

Kirim 470 nelayan

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengirim 470 nelayan ke perairan Natuna.

"Besok saya akan mengerahkan nelayan-nelayan, sudah ada 470 nelayan dengan kapalnya yang mendaftar mau datang ke sana untuk meramaikan Natuna," ujar Mahfud di Kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Mahfud menjelaskan para nelayan yang mendaftar berasal dari daerah Pulau Jawa.

Ia mengatakan, sebelumnya juga terdapat nelayan asal Makassar dan Maluku yang menghubunginya untuk turut serta ke Natuna.

"Itu baru dari daerah Jawa, daerah-daerah lain juga banyak yang sudah kontak, 'gimana caranya gabung ke sana?', kan ada Makassar, Maluku, macam macam," kata dia.

Terkait dengan fasilitas dan biaya operasi para nelayan, Mahfud menyebut sedang dibicarakan.

"Yang penting idenya dulu, kalau itunya nanti kan gampang," kata dia.

"Pokoknya itu akan jalan, yang penting sekarang soal biaya dan sebagainya, hari ini di sana (Natuna) sedang rapat lintas kementerian," jelas dia.

Tak ada nego

Mahfud mengatakan, pemerintah telah menegaskan tak ada negoisasi dengan China dalam mempertahankan kedaulatan di peraian Natuna.

"(Pemerintah) akan mempertahankan hak berdaulat, tidak akan nego soal kepemilikan tentang hak itu yang sudah diperoleh secara hukum internasional," terang Mahfud.

Mahfud mengatakan bahwa pemerintah sudah mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan hak berdaulat atas perairan Natuna.

"Bahwa diplomasi tidak bisa selesai pagi ngomong, sore selesai. Pesiden hari ini ada di sana (Natuna), saya minggu depan akan ke sana. Pokoknya kita lihatkan saja, bahwa itu milik kita," tegas Mahfud.

Hak Berdaulat di ZEE

Pada Rabu (8/1/2020), Presiden Joko Widodo meninjau kapal perang KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa, Kabupaten Natuna.

Jokowi ingin memastikan adanya penegakan hukum dan hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Natuna.

"Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif," kata Jokowi, seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana Kepresidenan.

Presiden Jokowi tiba di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa sekitar pukul 11.47 WIB. Dia langsung menyapa awak kapal.

Tak berselang lama, Jokowi menaiki Kapal Republik Indonesia (KRI) Usman Harun yang tengah bersandar di dermaga.

Dari atas KRI Usman Harun, sekitar 10 menit Presiden Jokowi meninjau situasi di perairan Natuna bersama sejumlah jajaran yang mendampinginya.

Hadir antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Terkait dengan insiden masuknya kapal China ke perairan Natuna yang banyak diberitakan belakangan ini, Kepala Negara menjelaskan bahwa tidak ada kapal yang memasuki teritorial Indonesia.

"Enggak ada yang masuk teritorial kita. Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI, tidak ada," kata Presiden.