Pemerintah akan Siapkan Infrastruktur untuk Nelayan di Natuna

Kompas.com - 08/01/2020, 17:45 WIB
Kapal nelayan sedang bersandar di Pelabuhan SKPT Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, untuk mengisi pasokan es yang dipakai mengawetkan ikan hasil tangkapannya, Minggu (29/1/2018) KOMPAS.com/Yoga Hastyadi WidiartantoKapal nelayan sedang bersandar di Pelabuhan SKPT Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, untuk mengisi pasokan es yang dipakai mengawetkan ikan hasil tangkapannya, Minggu (29/1/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah bakal menyiapkan infrastruktur penunjang bagi nelayan yang melaut di perairan Natuna.

Dengan adanya infrastruktur penunjang, Wapres berharap perairan Natuna dipenuhi nelayan Indonesia sehingga kapal- kapal China tidak lagi mencuri ikan di sana.

"Karena tidak mungkin kita tangkap ikan tanpa fasilitas penunjangnya. Itu jadi satu yang sedang dipikirkan, sebenarnya sebelum ini juga sudah ada. Itu istilahnya program penanganan ikan tangkap di daerah-daerah laut dalam dan laut jauh," kata Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Baca juga: Serahkan Sertifikat Tanah Warga, Jokowi: Natuna adalah Tanah Air Indonesia

Ia menyadari butuh armada yang memadai bagi para nelayan untuk melaut di perairan Natuna.

Selain itu, mereka juga masih butuh dikawal oleh Badan Keamanan Laut ( Bakamla) dalam waktu dekat lantaran dikhawatirkan masih ada kapal-kapal China yang dikawal coast guard mereka di sana.

Ma'ruf mengatakan, saat ini Bakamla dan TNI melakukan patroli intensif di perairan Natuna agar ke depannya nelayan Indonesia bisa melaut dengan aman di sana.

"Sekarang kita sudah lakukan pengawalan baik di laut maupun udara. Bukan karena kita memprovokasi tapi kita menganggap itu penting, karena itu wilayah kita," lanjut dia.

Diketahui, situasi di perairan Natuna dalam beberapa hari terakhir memanas setelah kapal pencari ikan dan coast guard milik China berlayar di kawasan tersebut.

Baca juga: Fakta tentang Natuna, Surga Bahari di Perbatasan Indonesia yang Miliki Cadangan Gas Raksasa

Padahal, perairan Natuna berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Pemerintah Indonesia mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui duta besar yang ada di Jakarta.

Sementara itu, TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terus disiagakan di perairan Natuna yang masuk dalam Provinsi Riau untuk memantau kondisi di sana.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Kendala Sidang Online Menurut Jaksa Agung, dari Potensi Diretas hingga Keterbatasan Alat Rapid Test

Ini Kendala Sidang Online Menurut Jaksa Agung, dari Potensi Diretas hingga Keterbatasan Alat Rapid Test

Nasional
Uji Klinis Anti Covid-19 Libatkan 600 Perwira Siswa Secapa AD

Uji Klinis Anti Covid-19 Libatkan 600 Perwira Siswa Secapa AD

Nasional
Covid-19 Menular Lewat Udara, Menko PMK Minta Shalat Jumat Dipersingkat

Covid-19 Menular Lewat Udara, Menko PMK Minta Shalat Jumat Dipersingkat

Nasional
76.981 Kasus Covid-19 di Indonesia: Sembuh 36.689, Meninggal 3.656

76.981 Kasus Covid-19 di Indonesia: Sembuh 36.689, Meninggal 3.656

Nasional
Terapkan WFH, LAN Pastikan Layanan Tetap Berjalan Normal

Terapkan WFH, LAN Pastikan Layanan Tetap Berjalan Normal

Nasional
Ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Nasional
LAN Gelar Rapid Test dan Contact Tracing Setelah Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19

LAN Gelar Rapid Test dan Contact Tracing Setelah Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19

Nasional
Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19, LAN Tutup Kantor dan Berlakukan WFH

Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19, LAN Tutup Kantor dan Berlakukan WFH

Nasional
Airlangga Minta GP Anshor Kampanyekan Bahaya Covid-19 Melalui Kearifan Lokal

Airlangga Minta GP Anshor Kampanyekan Bahaya Covid-19 Melalui Kearifan Lokal

Nasional
Mendagri: Kalau Ada Kekerasan di IPDN, Pelakunya akan Dipidana Tanpa Ampun

Mendagri: Kalau Ada Kekerasan di IPDN, Pelakunya akan Dipidana Tanpa Ampun

Nasional
Polri Catat Kenaikan Angka Kriminalitas Sebesar 10,37 Persen dalam Sepekan

Polri Catat Kenaikan Angka Kriminalitas Sebesar 10,37 Persen dalam Sepekan

Nasional
Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Disiapkan, Jokowi: Berupa Denda atau Kerja Sosial

Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Disiapkan, Jokowi: Berupa Denda atau Kerja Sosial

Nasional
Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

Nasional
Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X