Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Jiwasraya, Istana Sebut Jokowi Tak Salahkan SBY

Kompas.com - 27/12/2019, 20:48 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono menegaskan, Presiden Joko Widodo tak menyalahkan siapapun terkait masalah gagal bayar yang dialami perusahaan pelat merah PT Asuransi Jiwasraya.

Dini juga menegaskan Jokowi tak menyalahkan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

"Presiden Jokowi tidak menyalahkan siapa-siapa. Beliau hanya menyampaikan fakta bahwa masalah Jiwasraya sudah terjadi sejak lama," kata Dini saat dihubungi, Jumat (27/12/2019).

"Dan bahwa ini adalah masalah yang cukup kompleks dan karenanya membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya," sambung Dini.

Baca juga: Ini Alasan Kejagung Cekal 10 Orang Terkait Kasus Jiwasraya

Dini juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencari solusi atas isu Jiwasraya ini.

Sekaligus juga Presiden meminta ada perbaikan sistem ke depan agar peristiwa ini tak terulang.

"Penegakan hukum juga sudah mulai dijalankan oleh Jaksa Agung. 10 pihak yang diduga terlibat dalam kasus Jiwasraya sudah dicekal," ujar politisi Partai Solidaritas Indonesia ini.

Dini menilai, lebih baik semua pihak fokus pada solusi dan langkah-langkah ke depan dibandingkan membahas siapa menyalahkan siapa.

"Itu tidak ada gunanya," ujarnya.

SBY sebelumnya buka suara soal krisis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang dituding bermasalah sejak masa pemerintahannya.

SBY mempersilakan jika periode pemerintahannya menjadi pihak yang disalahkan dan diminta bertanggung jawab.

"Kalau di negeri ini tak satu pun yang mau bertanggung jawab tentang kasus Jiwasraya, ya salahkan saja masa lalu," kata SBY, seperti diungkapkan asisten pribadinya, Ossy Dermawan lewat akun Twitter @OssyDermawan, Jumat (27/12/2019).

Saat dikonfirmasi, Ossy membenarkan peristiwa seperti yang ditulis dalam twit tersebut.

Ossy menyebutkan, soal krisis Jiwasraya itu disampaikan SBY kepada para tamu yang dia terima pada Kamis (26/12/2019).

Menurut SBY, publik pun tahu bahwa krisis Jiwasraya mulai terjadi dalam kurun 2018-2019.

"Yang rakyat ketahui, krisis besar Jiwasraya terjadi dua tahun terakhir, 2018-2019. Jika ini pun tak ada yang bertanggung jawab, ya sudah, salahkan saja tahun 2006," kata SBY, berdasarkan kicauan Ossy.

Baca juga: Masalah Jiwasraya, SBY Rela Disalahkan jika Tak Ada yang Mau Tanggung Jawab

Presiden Jokowi menegaskan, masalah di Jiwasraya ini terjadi sejak 10 tahun lalu, atau sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem ini yang dalam tiga tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12).

Hal ini diungkapkan Jokowi setelah Jiwasraya menyerah dan tak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai Rp 12,4 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih Para Pemberani

Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih Para Pemberani

Nasional
Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Nasional
Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Nasional
Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki 'Presiden 2029'

Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki "Presiden 2029"

Nasional
Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Nasional
Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Nasional
AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com