Tumpak Tanggapi Skeptisme Publik untuk Memotivasi Dewan Pengawas KPK

Kompas.com - 21/12/2019, 06:17 WIB
Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bersiap mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik lima orang Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023 yaitu Artidjo Alkostar, Harjono, Syamsuddin Haris, Tumpak Hatorangan Panggabean dan Albertina Ho. ANTARA FOTO/AKBARr NUGROHO GUMAYKetua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bersiap mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik lima orang Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023 yaitu Artidjo Alkostar, Harjono, Syamsuddin Haris, Tumpak Hatorangan Panggabean dan Albertina Ho.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean menanggapi skeptisme publik terkait hadirnya Dewan Pengawas KPK dengan positif.

Menurut Tumpak, skeptisme tersebut justru akan memotivasi Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023 untuk bekerja lebih baik lagi.

"Kalau masalah skeptis itu bagus juga itu, supaya memotivasi bagi kami semua untuk lebih maju ke depan," ujar Tumpak, saat konferensi pers seusai serah terima jabatan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (20/12/2019).

Oleh karena itu, Tumpak tidak mempersoalkan bila keberadaan Dewan Pengawas KPK mendapat pandangan sebelah mata dari publik.

"Jadi bagi kami itu tidak ada masalah, kalau ada masalah yang merasa skeptis tadi," ucapnya.

Baca juga: Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Sudah Dilantik, TII Tetap Minta Jokowi Terbitkan Perppu

Diberitakan sebelumnya, Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai bahwa siapa pun yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bisa memperkuat lembaga antirasuah itu.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, siapa pun sosok yang dipilih tak akan mengubah penilaian lembaganya bahwa Presiden Jokowi tak paham cara memperkuat KPK dengan adanya dewan pengawas.

Kurnia menegaskan, ICW tetap bersikukuh menolak konsep Dewan Pengawas KPK secara keseluruhan.

Alasannya, karena secara teori KPK masuk ke dalam rumpun lembaga negara independen yang tak mengenal konsep dewan pengawas.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X