Mahfud MD: Jika Dewas Berintegritas, UU KPK Akan Lebih Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai implementasi Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) akan berdampak pada perbaikan upaya pemberantasan korupsi.

Sebab, Dewan Pengawas KPK diisi nama-nama yang menurutnya berintegritas dan terdiri dari berbagai unsur.

"Nanti lihat saja, kalau orangnya sudah berintegritas kan undang-undang akan menjadi lebih baik," kata Mahfud di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Baca juga: Bocoran Dewan Pengawas KPK dan Pro Kontranya...

Mahfud menilai nama-nama calon anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo akan berdampak positif.

Ia meyakini nama-nama yang akan diumumkan besok dapat memenuhi harapan publik.

Mahfud mengatakan nama-nama tersebut tak memiliki cacat moral yang serius di mata publik sehingga tak perlu dipermasalahkan.

Ia pun meminta publik melihat terlebih dahulu kinerja Dewan Pengawas KPK yang akan diisi nama-nama berintegritas tersebut.

Baca juga: Bursa Dewan Pengawas KPK yang Mendapat Respons Positif

"Pastilah besok yang diumumkan akan menjadi orang-orang yang oleh masyarakat dianggap tidak punya cacat yang serius. Kalau cacat-cacat kecil sih namanya manusia. Pastilah. Digunggu aja besok," ujar Mahfud.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkap tiga nama yang diusulkan menjadi Dewan Pengawas KPK adalah mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar, dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Albertina Ho.

"Dewan Pengawas KPK ya nama-nama sudah masuk, tapi belum difinalkan karena kan hanya lima, ada dari hakim, ada dari jaksa, ada dari mantan KPK, ada dari ekonom, ada dari akademisi, ada dari ahli pidana," kata Presiden Jokowi dalam diskusi dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12/2019), dikutip dari Antara.

Baca juga: Albertina Ho, Artidjo, hingga Ruki Diusulkan Jadi Dewan Pengawas KPK

Nama Artidjo dan Albertina tentu mewakili unsur hakim seperti yang disebut Jokowi sedangkan Ruki mewakili unsur mantan pimpinan KPK.

Sedangkan, Jokowi belum mau mengungkap nama yang berasal dari latar belakang jaksa, ekonom, dan akademisi.

"Jaksa siapa ya, ada jaksa yang tidak aktif lagi (pensiun) kelihatannya, kalau ekonom masuk biar seimbang, (anggota Dewan Pengawas) pasti baik-baiklah," tambah Presiden.

Ia memastikan orang-orang yang akan ditunjuk sebagai Dewan Pengawas KPK adalah orang yang mempunyai catatan baik.

Namun, ia menegaskan bahwa susunan nama anggota Dewan Pengawas KPK belum final karena penyaringan masih terus dilakukan hingga Kamis (19/12/2019) hari ini.

"Saya kira itu namanya ya nanti ditunggu sehari saja kok, yang jelas nama-namanya nama yang baiklah, saya memastikan nama yang baik," tegas Presiden.