Bocoran Dewan Pengawas KPK dan Pro Kontranya...

Kompas.com - 19/12/2019, 11:44 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Jokowi mengaku puas setelah meninjau lokasi tersebut yang nantinya akan dibangun kluster pemerintahan, termasuk Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Jokowi mengaku puas setelah meninjau lokasi tersebut yang nantinya akan dibangun kluster pemerintahan, termasuk Istana Kepresidenan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sosok yang akan duduk di kursi Dewan Pengawas KPK mulai terang benderang.

Presiden Joko Widodo secara lugas menyebut beberapa nama yang kemungkinan ditunjuk pada jabatan tersebut.

"Ada hakim Albertina Ho. Itu tapi belum diputuskan loh ya. Pak Artidjo, saya ingat tapi lupa dan belum diputuskan," kata Jokowi saat kunjungan kerja ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (18/12/2019).

Baca juga: Soal Dewan Pengawas KPK, Saut: Yang Utama Itu Hati Nuraninya


Presiden kemudian menambahkan nama Ketua KPK jilid I, Taufiequrachman Ruki yang juga diusulkan sebagai calon anggota dewan pengawas.

Penghukum Koruptor

Catatan pemberitaan, dua nama pertama yang disebutkan oleh Presiden Jokowi memang terkenal soal menghukum koruptor.

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Albertina Ho dalam diskusi di Universitas Padjajaran, Bandung, Rabu (25/10/2017).KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Albertina Ho dalam diskusi di Universitas Padjajaran, Bandung, Rabu (25/10/2017).
Sebut saja mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus HP Tambunan serta mantan jaksa Cirus Sinaga.

Keduanya adalah koruptor mafia pajak yang 'diseret' Albertina menikmati dinginnya lantai prodeo.

Baca juga: Jokowi Rampungkan Susunan Dewan Pengawas KPK, Ini Bocoran Latar Belakangnya

Sedangkan Artidjo dikenal sebagai sosok algojo Mahkamah Agung (MA) yang tidak kenal ampun dengan koruptor yang mengajukan kasasi.

Tidak sedikit dari mereka justru diberikan ‘hadiah tambahan’ oleh Artidjo.

Bahkan, menurut penuturan Artidjo sendiri, ada sejumlah terpidana korupsi yang justru mencabut berkas permohonan ketika mengetahui permohonannya akan disidangkan dirinya.

Sementara, Ruki dikenal sebagai mantan Ketua KPK periode 2003-2007 serta pernah kembali ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK pada 2015 untuk menggantikan Abraham Samad yang kala itu terjerat kasus pidana.

Kini, Ruki diketahui aktif sebagai Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sejak 2016.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X