INDEF: Bagi-bagi Proyek Pembangunan Ibu Kota Baru Jangan Berdasarkan Kepentingan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF) Berly Martawardaya mengatakan, bagi-bagi proyek dalam proses pembangunan lokasi ibu kota yang baru sebaiknya dilakukan secara adil.

Pembagian proyek menurutnya jangan hanya mempertimbangkan dorongan politik dan bisnis.

"Saya sudah membaca pernyataan Presiden. Jadi saya kira semangatnya memang harus ada peran swasta dan UKM (dan UMKM), dan bukan bagi-bagi (proyek) berdasarkan kelompok politik atau bisnis," ujar Barly usai mengisi diskusi di Kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019).

Barly menuturkan, bisa dipahami jika Presiden tidak ingin pembangunan proyek ibu kota baru hanya dibebankan kepada APBN saja.

Baca juga: Jokowi: Proyek Ibu Kota Baru Memang Harus Dibagi-bagi

Karena itu, jika nantinya lelang proyek dilakukan harus benar-benar berdasarkan indikator yang jelas.

Misalnya, kata dia, ada kolaborasi dengan masyarakat dan ada pemberdayaan masyarakat.

Kemudian, proses bagi-bagi proyek diharapkan tidak hanya melibatkan perusahaan di Jakarta saja.

"Harapannya semua berperan. Bukan hanya perusahaan-perusahaan di Jakarta saja. Tapi lebih ke semangat distribusi dari segi size dan geografi," tambahnya.

Baca juga: TAP MPR DInilai Kuat sebagai Payung Hukum Pemindahan Ibu Kota

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, proyek pembangunan ibu kota baru di sebagian wilayah Penajam Passer Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, tidak mungkin hanya dikerjakan oleh pemerintah.

Pemerintah memang harus melibatkan sektor swasta dalam pembangunan mega proyek tersebut.

Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi LSM yang menganggap pemindahan ibu kota sekedar bagi-bagi proyek.

"Kalau pikirannya negatif tok ya repot, bagi-bagi proyek ya harus dibagi. Masa kita kerjain sendiri, APBN habis lah," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12/2019).

Baca juga: Wamenkeu Minta Pengusaha Properti Ikut Bangun Ibu Kota Baru

Jokowi mengatakan, saat ini hampir semua negara melibatkan swasta dalam mengerjakan berbagai proyek besar.

Kerjasama ini bisa dilakukan lewat skema Public Private Partnership (PPP), Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), atau investasi swasta.

"Artinya keterlibatan di luar pemerintah itu sangat diperlukan," kata dia.

Jokowi mencontohkan untuk transportasi umum, sudah ada pihak swasta yang menawarkan untuk membangun transportasi yang bebas energi fosil.

Selain itu, ada juga pihak yang menyatakan sudah tertarik membangun universitas.

"Ya silakan ngapain kita keluar uang kalau ada dari non-apbn bisa," ujarnya.