TAP MPR DInilai Kuat sebagai Payung Hukum Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 19/12/2019, 05:45 WIB
Bambang Soesatyo di Kantor DPP PKS,  Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comBambang Soesatyo di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengusulkan agar pemindahan ibu kota diatur lewat Ketetapan MPR (TAP MPR) untuk mencegah gagalnya rencana tersebut.

"Dalam hal pemindahan ibu kota, ya tidak lain cara yang bagus adalah memberikan baju hukum pemindahan itu dalam bentuk TAP MPR," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

"Jadi, siapapun nanti yang menggantikan Pak Jokowi tidak bisa dengan semena-mena mementahkan itu melalui perpu atau langkah perubahan UU," tambahnya.

Pria dengan sapaan Bamsoet ini menjelaskan, TAP MPR memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Undang-Undang dan Perpu.

Baca juga: Pengembang Swasta Berpeluang Bangun Infrastruktur Ibu Kota Baru

Dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa TAP MPR berada di bawah UUD 1945.

Bamsoet juga menyebutkan pentingnya kekuatan undang-undang yang dibuat saat ini agar tidak diubah saat pergantian pimpinan dan menyebabkan gagalnya pemindahan ibukota.

Ia memberi contoh ketika rencana pemindahan ibukota ke Jonggol gagal. Saat itu, banyak pihak swasta rugi karrna sudah berinvestasi di daerah tersebut.

Terkait dana pembangunan, Bamsoet yakin pemerintah sudah mempunyai rumusan untuk membiayai pemindahan ibukota tanpa bergantung pada APBN.

Baca juga: Wamenkeu Minta Pengusaha Properti Ikut Bangun Ibu Kota Baru

Ia juga menambahkan pemerintah akan bekerja sama dengan pihak swasta dalam rencana ini.

"Tentu bekerja sama dengan swasta, memanfaatkan lahan- lahan yang ditinggalkan di Jakarta untuk membangun di ibukota yang baru."

Bamsoet juga menyarankan agar rencana pemindahan ibu kota dimasukkan dalam Garis Besar Haluan Negara dengan terlebih dulu menghidupkan GBHN lewat amendemen UUD 1945.

Hal ini untuk menjaga "legacy Jokowi" ini tetap terawat dengan baik sampai seterusnya.

" Pemindahan ibu kota ini mengikat seluruh bangsa Indonesia termasuk pengganti-penggantinya ke depan," ujar Bamsoet.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Besok, Pemkot Bogor Lakukan Simulasi Rencana Karantina Wilayah

Besok, Pemkot Bogor Lakukan Simulasi Rencana Karantina Wilayah

Nasional
Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

Nasional
Wali Kota: Pejabat Pemkot Bekasi Positif Covid-19,  Sempat Didiagnosa Tifus

Wali Kota: Pejabat Pemkot Bekasi Positif Covid-19, Sempat Didiagnosa Tifus

Nasional
Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah

Nasional
Covid-19 Mewabah, DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Senin Besok

Covid-19 Mewabah, DPR Tetap Gelar Rapat Paripurna Senin Besok

Nasional
Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

Pandemi Covid-19, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Dinilai Penuhi Syarat untuk Diterbitkan

Nasional
KPU Disebut Tak Punya Kewenangan Tunda Penyelenggaraan Pilkada 2020

KPU Disebut Tak Punya Kewenangan Tunda Penyelenggaraan Pilkada 2020

Nasional
Pemerintah: Lindungi yang Sakit Covid-19, Jangan Distigmatisasi...

Pemerintah: Lindungi yang Sakit Covid-19, Jangan Distigmatisasi...

Nasional
Soal Skema Penutupan Jalan di DKI, Korlantas: Tunggu Kebijakan Pemerintah

Soal Skema Penutupan Jalan di DKI, Korlantas: Tunggu Kebijakan Pemerintah

Nasional
Dompet Dhuafa Produksi dan Distribusikan Bilik Disinfektan ke RSD Wisma Atlet

Dompet Dhuafa Produksi dan Distribusikan Bilik Disinfektan ke RSD Wisma Atlet

Nasional
Melalui Ngaji Online Bareng, Taqy Malik dan Fathur Ajak Masyarakat Berdonasi

Melalui Ngaji Online Bareng, Taqy Malik dan Fathur Ajak Masyarakat Berdonasi

Nasional
Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Dampak Wabah Covid-19, KPU Buka Opsi Tunda Pilkada 2020 Selama 1 Tahun

Nasional
Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Ini Sebaran Pasien Positif Covid-19 di 30 Provinsi per 29 Maret

Nasional
Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Rumah Sakit Diprioritaskan bagi Pasien Covid-19 yang Tak Mungkin Isolasi Mandiri

Nasional
Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Yurianto: Pemeriksaan Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 6.500 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X