KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah yang Juga Jerat Zulkarnaen Djabar

Kompas.com - 16/12/2019, 20:29 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers penetapan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Senin (16/12/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DJuru Bicara KPK Febri Diansyah, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers penetapan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Senin (16/12/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan satu orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk madrasah tsanawiyah di Kementerian Agama.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, tersangka tersebut adalah seorang pegawai Direktorar Jenderal Pendidikan Islam Kemenag bernama Undang Sumantri yang merupakan pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan tersebut.

"KPK menetapakan USM (Undang), pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkungan Ditjen Pendis Kemenag sebagai tersangka," kata Laode dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Senin (16/12/2019).

Laode mengatakan, ada dua tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Undang. Pertama, kasus pengadaan laboratorium komputer untuk madrasah tsanawiyah.

Baca juga: Fahd: Saya Hanya Jalankan Perintah Priyo dan Zulkarnaen Djabar

Dalam pengadaan tersebut, Undang diduga mengatur proses lelang dan menetapkan pemenang lelang yaitu PT BKM.

Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp 12 miliar.

Di samping itu, Undang diduga melakukan korupsi dalam pengadaan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).

"Tersangka USM selaku PPK menetapkan dan menandatangani dokumen harga perkiraan sendiri (HPS) untuk kedua proyek tersebut. Nilai HPS diduga disesuaikan dengan nilai penawaran yang sudah dapat memfasilitasi jatah untuk pihak 'Senayan' dan pihak Kemenag saat itu," kata Laode.

Baca juga: Jadi Saksi, Zulkarnaen Djabar Beberkan Masalah Pemondokan dan Katering Haji

Kerugian negara dalam pengadaan pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi MTs dan MA ditaksir mencapai Rp 4 miliar.

"KPK juga mengidentifikasi dugaan aliran dana pada sejumlah politisi dan penyelenggara negara terkait dengan perkara ini total setidaknya Rp 10,2 miliar" kata Laode.

Undang diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Penetapan Undang sebagai tersangka merupakan pengembangan dari kasus pengadaan laboratorium komputer yang sebelumnya menjerat mantan anggota DPR periode 2009-2014, Dzulkarnaen Djabar yang telah divonis bersalah dan dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langkah Hukum di Tengah Penanganan Wabah Covid-19, Ini Pelanggaran yang Dibidik Polri

Langkah Hukum di Tengah Penanganan Wabah Covid-19, Ini Pelanggaran yang Dibidik Polri

Nasional
UPDATE: 249 WNI Positif Covid-19 di 25 Negara, Kasus Meninggal 7

UPDATE: 249 WNI Positif Covid-19 di 25 Negara, Kasus Meninggal 7

Nasional
Jokowi: Semua Orang yang Keluar Rumah Wajib Pakai Masker

Jokowi: Semua Orang yang Keluar Rumah Wajib Pakai Masker

Nasional
Jokowi Tegaskan Tak Bebaskan Koruptor di Tengah Pandemi Covid-19

Jokowi Tegaskan Tak Bebaskan Koruptor di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Komunikasi Pemerintah soal Covid-19 Dikritik, Jokowi Disarankan Tunjuk Jubir yang Lebih Ulung

Komunikasi Pemerintah soal Covid-19 Dikritik, Jokowi Disarankan Tunjuk Jubir yang Lebih Ulung

Nasional
Yasonna Curhat Di-bully di Medsos: Bahasanya Kasar, Ampun Deh

Yasonna Curhat Di-bully di Medsos: Bahasanya Kasar, Ampun Deh

Nasional
Ketua MPR Minta Kepala Daerah Pastikan PSBB Tak Buat Masyarakat Panik

Ketua MPR Minta Kepala Daerah Pastikan PSBB Tak Buat Masyarakat Panik

Nasional
Senin Ini, MA Gelar Pemilihan Ketua untuk Gantikan Hatta Ali

Senin Ini, MA Gelar Pemilihan Ketua untuk Gantikan Hatta Ali

Nasional
Wacana Darurat Sipil dalam Opsi Akhir PSBB yang Menuai Polemik...

Wacana Darurat Sipil dalam Opsi Akhir PSBB yang Menuai Polemik...

Nasional
Tetap Bahas RUU Kontroversial, DPR Dinilai Langgar 3 Hal Ini....

Tetap Bahas RUU Kontroversial, DPR Dinilai Langgar 3 Hal Ini....

Nasional
Ini Cara Bupati Banyumas 'Paksa' Warganya Pakai Masker, dari Denda hingga Patroli Khusus

Ini Cara Bupati Banyumas "Paksa" Warganya Pakai Masker, dari Denda hingga Patroli Khusus

Nasional
Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriah Digelar 23 April 2020

Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriah Digelar 23 April 2020

Nasional
Selama Pandemi Covid-19, DPR Diminta Nonaktifkan Fungsi Legislasi

Selama Pandemi Covid-19, DPR Diminta Nonaktifkan Fungsi Legislasi

Nasional
Muhammadiyah Minta Pemerintah Tegas Larang Mudik

Muhammadiyah Minta Pemerintah Tegas Larang Mudik

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Pemerintah Minta Masyarakat Perbanyak Wastafel Portabel

Cegah Penularan Covid-19, Pemerintah Minta Masyarakat Perbanyak Wastafel Portabel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X