Fahd: Saya Hanya Jalankan Perintah Priyo dan Zulkarnaen Djabar

Kompas.com - 07/09/2017, 13:05 WIB
Fahd El Fouz seusai menyampaikan pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (7/9/2017). Fahd didakwa korupsi dalam pengadaan Al Quran di Kementerian Agama. KOMPAS.com/ABBA GABRILLINFahd El Fouz seusai menyampaikan pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (7/9/2017). Fahd didakwa korupsi dalam pengadaan Al Quran di Kementerian Agama.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Fahd El Fouz, terdakwa dalam kasus korupsi proyek pengadaan kitab suci Al Quran dan pengadaan laboratorium komputer MTS menyampaikan nota pembelaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/9/2017).

Dalam pleidoi pribadinya, Fahd mengaku bersalah dan merasa menyesal telah melakukan tindak pidana korupsi. Namun, Fahd menyatakan perbuatannya itu atas perintah dua atasannya.

"Saya hanya seseorang yang berada di bawah tekanan, menjalankan perintah atasan saya di organisasi, yaitu Priyo Budi Santoso dan Zulkarnaen Djabar," ujar Fahd kepada majelis hakim.

Fahd mengatakan bahwa dirinya hanya pihak swasta dan bukan penyelenggara negara. Dengan demikian, tidak mungkin dia dapat mengatur proyek pengadaan Al Quran seorang diri.

(Baca: Fahd Merasa Sakit Hati karena Ditelantarkan Priyo Budi Santoso)

Menurut Fahd, segala perbuatan didasari perintah Priyo dan Zulkarnaen yang merupakan atasannya di Partai Golkar. Keduanya juga menjabat sebagai anggota DPR.

"Saya diamanatkan menjadi ketua ormas generasi muda MKGR yang wajib tunduk dan patuh terhadap putusan pimpinan. Dalam hal ini Ketua MKGR Bapak Priyo Budi Santoso dan Wakil Zulkarnaen Djabar," kata Fahd.

Dalam kasus ini, Fahd didakwa bersama-sama dengan mantan anggota Badan Anggaran DPR Zulkarnaen Djabar dan anaknya, Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra. Ketiganya menerima suap sebesar Rp 14,3 miliar karena telah menjadikan PT Batu Karya Mas sebagai pemenang dalam pekerjaan pengadaan laboratorium komputer.

(Baca: Lewat BBM, Fahd Bicarakan Penyerahan Uang dengan Priyo Budi Santoso)

Kemudian, menjadikan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia sebagai pemenang dalam pekerjaan pengadaan kitab sucil Al Quran tahun 2011. Selain itu, memenangkan PT Sinergi Pustaka Indonesia sebagai pemenang dalam pekerjaan pengadaan Al Quran tahun 2012.

Fahd dituntut pidana penjara lima tahun oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) itu dituntut membayar denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan pada kasus ini.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasbi Tegaskan Tak Pernah Dilibatkan Bahas RUU Cipta Kerja

Kasbi Tegaskan Tak Pernah Dilibatkan Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Nasional
Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Nasional
Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Nasional
Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Nasional
ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

Nasional
TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

Nasional
Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

Nasional
Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Nasional
UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

Nasional
Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Nasional
Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Nasional
Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X