Mendagri Tito Sebut MK Ambil Jalan Tengah Terkait Putusan Pencalonan Eks Koruptor

Kompas.com - 15/12/2019, 06:38 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai menghadiri Mukernas V PPP di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu (14/12/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai menghadiri Mukernas V PPP di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu (14/12/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi jeda lima tahun bagi eks narapidana kasus korupsi untuk maju dalam pemilihan kepala daerah sebagai sebuah jalan tengah.

"Saya lihat putusan MK ini ngambil jalan tengah sepertinya, yaitu napi koruptor dilarang, enggak boleh ikut, setelah lima tahun lepas," kata Tito dalam Mukernas V PPP di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu (14/12/2019).

Tito menuturkan, ada dua teori dalam hukum pidana yakni teori pembalasan dan teori rehabilitasi. Menurut dia, putusan MK tersebut adalah jalan tengah atas dua teori itu.

Mantan Kapolri itu menjelaskan, teori pembalasan memandang bahwa perbuatan kriminal seseorang harus dibalas dengan hukuman berupa hukuman penjara, hukuman mati, atau hukuman denda.

Sedangkan, teori rehabilitasi memandang seorang pelaku kejahatan harus "diluruskan" kembali agar tidak mengulangi perbuatannya.

Dalam konteks polemik napi koruptor maju dalam Pilkada, menurut Tito ada perdebatan apakah para koruptor mesti dilarang maju Pilkada seperti yang berlaku di teori pembalasan atau diberi kesempatan lagi setelah mendapat rehabilitasi karena dianggap telah memperbaiki diri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

"Nah, sekarang kaitannya dengan napi eks koruptor masalah apakah mereka boleh ikutan dalam pemilihan atau tidak silakan saja, mau pilih teori A, pembalasan, atau teori rehabilitasi," kata Tito.

Atas alasan itulah Tito berpendapat putusan MK yang tidak seutuhnya melarang eks napi koruptor maju dalam Pilkada merupakan jalan tengah atas pertentangan kedua teori tersebut.

"Teori pembalasannya ada, dihukum ditambah lima tahun enggak boleh nyalon. Tapi kemudian teori rehabilitasi dipakai, masih dikasih kesempatan, tidak dicabut hak politiknya kecuali dicabut oleh pengadilan," kata Tito lagi.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.