Salin Artikel

Mendagri Tito Sebut MK Ambil Jalan Tengah Terkait Putusan Pencalonan Eks Koruptor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi jeda lima tahun bagi eks narapidana kasus korupsi untuk maju dalam pemilihan kepala daerah sebagai sebuah jalan tengah.

"Saya lihat putusan MK ini ngambil jalan tengah sepertinya, yaitu napi koruptor dilarang, enggak boleh ikut, setelah lima tahun lepas," kata Tito dalam Mukernas V PPP di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu (14/12/2019).

Tito menuturkan, ada dua teori dalam hukum pidana yakni teori pembalasan dan teori rehabilitasi. Menurut dia, putusan MK tersebut adalah jalan tengah atas dua teori itu.

Mantan Kapolri itu menjelaskan, teori pembalasan memandang bahwa perbuatan kriminal seseorang harus dibalas dengan hukuman berupa hukuman penjara, hukuman mati, atau hukuman denda.

Sedangkan, teori rehabilitasi memandang seorang pelaku kejahatan harus "diluruskan" kembali agar tidak mengulangi perbuatannya.

Dalam konteks polemik napi koruptor maju dalam Pilkada, menurut Tito ada perdebatan apakah para koruptor mesti dilarang maju Pilkada seperti yang berlaku di teori pembalasan atau diberi kesempatan lagi setelah mendapat rehabilitasi karena dianggap telah memperbaiki diri.

"Nah, sekarang kaitannya dengan napi eks koruptor masalah apakah mereka boleh ikutan dalam pemilihan atau tidak silakan saja, mau pilih teori A, pembalasan, atau teori rehabilitasi," kata Tito.

Atas alasan itulah Tito berpendapat putusan MK yang tidak seutuhnya melarang eks napi koruptor maju dalam Pilkada merupakan jalan tengah atas pertentangan kedua teori tersebut.

"Teori pembalasannya ada, dihukum ditambah lima tahun enggak boleh nyalon. Tapi kemudian teori rehabilitasi dipakai, masih dikasih kesempatan, tidak dicabut hak politiknya kecuali dicabut oleh pengadilan," kata Tito lagi.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Hakim Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

Mahkamah menyatakan, Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Pasal tersebut juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada disebutkan, salah satu syarat seseorang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Oleh karena MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon, bunyi pasal tersebut menjadi berubah. Setidaknya, ada empat hal yang diatur dalam pasal itu.

Pertama, seseorang yang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak pernah diancam dengan hukuman pidana penjara atau lebih, kecuali tindak pidana kealfaan dan tindak pidana politik.

Kedua, mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah hanya apabila yang bersangkutan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara.

Selanjutnya, seorang calon kepala daerah yang merupakan mantan narapidana harus mengumumkan latar belakang dirinya sebagai seorang mantan napi.

Terakhir, yang bersangkutan bukan merupakan pelaku kejahatan yang berulang.

https://nasional.kompas.com/read/2019/12/15/06383561/mendagri-tito-sebut-mk-ambil-jalan-tengah-terkait-putusan-pencalonan-eks

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat Sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat Sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Nasional
Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Nasional
Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Nasional
Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Nasional
Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Nasional
Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Nasional
Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Nasional
Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Nasional
Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.