Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Ajak Pemda, Aparat dan Masyarakat Sukseskan Pilkada 2020

Kompas.com - 14/12/2019, 21:10 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, kesuksesan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 menjadi tanggung jawab semua pihak.

Menurut Tito, yang pertama, pemerintah daerah (pemda) perlu mengawal terus realisasi anggaran untuk pikada.

"Dari sekarang kami sudah menggenjot semua kepala daerah," ujar Tito Karnavian dalam rapat koordinasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) di Jakarta Utara, sebagaimana dilansir dari keterangan tertulis Kemendagri, Sabtu (14/12/2019).

"Karena bulan ini adalah bulan penting mereka sudah harus mengalokasikan menetapkan APBD mereka secepat mungkin. Dalam APBD itu harus sudah masuk komponen untuk penyelenggaraan Pilkada," kata Tito.

Baca juga: Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Kemudian, Tito juga mengingatkan soal pengamanan pilkada oleh aparat keamanan.

Tito menuturkan, rencana pengamanan perlu dibuat sedetail mungkin, termasuk memetakan area rawan konflik.

"Aparat keamanan (hendaknya) membuat perencanaan pengamanan yang baik, mampu membuat prediksi mana daerah rawan mana tidak, setelah itu mengeksekusi," ujar Tito Karnavian.

Selanjutnya, mantan Kapolri itu juga mengingatkan masyarakat memiliki peranan penting untuk menyukseskan Pilkada 2020.

Tito meminta tokoh masyarakat dan warga tetap menjaga kondisivitas dan persatuan meski berbeda pilihan.

"Sebab dalam praktiknya bisa terjadi polarisasi, keterbelahan (di masyarakat). Saya menyampaikan dalam berbagai kesempatan, pemilu maupun pilkada itu memang boleh beda pendapat, tapi tidak boleh memecah belah persatuan," kata dia.

Baca juga: Jelang Pilkada 2020, Calon Panwascam Diseleksi Secara Online

Tito Karnavian juga turut menitipkan pesan terhadap media untuk menjalankan jurnalisme damai dalam mewartakan berita pilkada.

"Media ini harus mendinginkan, apalagi sekarang diwarnai dengan media sosial yang lebih sulit dikendalikan. Kita tahu bagaimana ganasnya media sosial dan hoaks pada Pemilu 2019, yang memancing potensi konflik di masyarakat," ucap Tito.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. Wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 23 September tahun depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com