Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

Kompas.com - 14/12/2019, 15:44 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V Partai Persatuan Pembangunan dibuka siang ini, Sabtu (14/12/2019).

Ketua Komite Pelaksana Mukernas V PPP, Achmad Baidowi, sempat menyapa Sekjen PPP versi Muktamar Jakarta, Sudarto, yang hadir di lokasi.

"Tak lupa juga kami menyapa sahabat saya dari ujung sana kelihatan, Bapak Sudarto. Silakan berdiri, Pak," kata Baidowi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Dia memperkenalkan Sudarto kepada para kader PPP yang hadir dalam acara Mukernas.

Baca juga: PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

Awi, sapaan akrab Baidowi, menyebut Sudarto sebagai sosok yang mengaku-aku sebagai Sekjen PPP.

Ia pun mengaku bersyukur Sudarto hadir dalam Mukernas V hari ini.

"Beliau selama ini menyebut sebagai Sekjen PPP yang lain," kata Awi disambut gelak tawa dan tepuk tangan peserta Mukernas.

"Alhamdulillah sudah bertemu di Mukernas ini," ujar dia.

Selanjutnya, dia melaporkan Mukernas dihadiri 34 DPW PPP.

Awi mengatakan, salah satu agenda Mukernas V adalah menentukan jadwal Muktamar PPP.

"Sesuai AD/ART, pelaksanaan mukernas adalah menentukan jadwal Muktamar ke-9 PPP. Kita akan di sini selama dua hari ke depan mudah-mudahan akan menghasilkan putusan yang baik bagi PPP," ujar Awi.

Baca juga: PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

PPP versi Muktamar Jakarta sebelumnya juga telah menggelar Mukernas pada 30 November-1 Desember 2019.

Saat itu, Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat mengatakan agenda Mukernas adalah membahas penyatuan kembali partai berlambang Ka'bah itu.

PPP memang mengalami dualisme di internal partai sejak 2014.

Kepengurusan PPP yang diakui pemerintah adalah PPP versi Muktamar Pondok Gede yang dipimpin Suharso Monoarfa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com