Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

Kompas.com - 14/12/2019, 14:11 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hari ini menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V.

Ketua Komite Pelaksana Mukernas Achmad Baidowi (Awi) mengatakan Mukernas akan menghasilkan rekomendasi pelaksanaan Muktamar PPP.

"Mukernas ini salah satu menentukan penjadwalan Muktamar," kata Awi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

"Apakah jadi dipercepat atau sesuai jadwal, itu semua tergantung dari keputusan forum," lanjut dia.

Baca juga: Ketum PPP Versi Muktamar Jakarta: Saya dan Pak Suharso Sudah Menyatu

Menurut Awi, Muktamar PPP bakal dijadwalkan sekitar Januari-Februari 2020. Agenda Muktamar adalah menentukan Ketua Umum PPP periode berikutnya.

Namun keputusan soal jadwal itu tergantung pada hasil forum Mukernas V ini.

"Bisa jadi Februari 2020, Januari 2020. Pokoknya di tahun 2020," ujarnya.

Selain itu, berdasarkan jadwal acara juga ada sesi untuk membahas Pilkada Serentak 2020.

Awi mengatakan, PPP mengundang Mendagri Tito Karnavian untuk mengisi sesi diskusi tersebut.

Baca juga: PPP Versi Muktamar Jakarta Gelar Mukernas, Bahas Penyatuan Partai

Selain itu, disebutkan juga akan hadir Menko Polhukam Mahfud MD untuk membuka acara dan Sandiaga Uno untuk mengisi sesi diskusi ekonomi.

"Hari ini rencana nanti dibuka oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Selanjutnya rencana ada Pak Sandiaga Uno selalu Wakil Ketua Kadin untuk mengisi materi tentang perekonomian," kata Awi.

"Berikutnya ada Pak Tito Karnavian yang mengisi materi tentang pilkada dan juga persidangan-persidangan yang dipimpin oleh PH dan diikuti DPW dan PH di departemen," jelasnya.

Kompas TV Pihak istana membantah soal isu calon menteri yang setor Rp500 miliar pada salah satu parpol agar bisa masuk Kabinet Indonesia Maju. Hal itu dibantah langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pramono sebut presiden justru banyak tolak nama-nama besar yang diajukan parpol karena tak sesuai dengan visi misi presiden. Ia sebut tak logis bila calon menteri membayar Rp500 miliar padahal gaji seorang menteri tak lebih dari Rp100 miliar. "Enggak mungkin. Untuk apa kasih uang Rp 500 miliar hanya sekadar jadi menteri. Kan ini secara logika juga tidak masuk akal. Menteri gajinya enggak sampai Rp 100 juta. Bagaimana bisa uang dengan sejumlah itu dikeluarkan?" kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2019). Sebelumnya, Ketum PPP versi Muktamar Jakarta Humphrey Djemat menyebut ada parpol memasang tarif Rp500 miliar bagi profesional yang ingin jadi menteri Jokowi. #MaharMenteri #JadiMenteri #MenteriJokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com