Kompas.com - 14/12/2019, 14:11 WIB
Achmad Baidowi di lokasi Mukernas V PPP, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Achmad Baidowi di lokasi Mukernas V PPP, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hari ini menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V.

Ketua Komite Pelaksana Mukernas Achmad Baidowi (Awi) mengatakan Mukernas akan menghasilkan rekomendasi pelaksanaan Muktamar PPP.

"Mukernas ini salah satu menentukan penjadwalan Muktamar," kata Awi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

"Apakah jadi dipercepat atau sesuai jadwal, itu semua tergantung dari keputusan forum," lanjut dia.

Baca juga: Ketum PPP Versi Muktamar Jakarta: Saya dan Pak Suharso Sudah Menyatu

Menurut Awi, Muktamar PPP bakal dijadwalkan sekitar Januari-Februari 2020. Agenda Muktamar adalah menentukan Ketua Umum PPP periode berikutnya.

Namun keputusan soal jadwal itu tergantung pada hasil forum Mukernas V ini.

"Bisa jadi Februari 2020, Januari 2020. Pokoknya di tahun 2020," ujarnya.

Selain itu, berdasarkan jadwal acara juga ada sesi untuk membahas Pilkada Serentak 2020.

Awi mengatakan, PPP mengundang Mendagri Tito Karnavian untuk mengisi sesi diskusi tersebut.

Baca juga: PPP Versi Muktamar Jakarta Gelar Mukernas, Bahas Penyatuan Partai

Selain itu, disebutkan juga akan hadir Menko Polhukam Mahfud MD untuk membuka acara dan Sandiaga Uno untuk mengisi sesi diskusi ekonomi.

"Hari ini rencana nanti dibuka oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Selanjutnya rencana ada Pak Sandiaga Uno selalu Wakil Ketua Kadin untuk mengisi materi tentang perekonomian," kata Awi.

"Berikutnya ada Pak Tito Karnavian yang mengisi materi tentang pilkada dan juga persidangan-persidangan yang dipimpin oleh PH dan diikuti DPW dan PH di departemen," jelasnya.

Kompas TV Pihak istana membantah soal isu calon menteri yang setor Rp500 miliar pada salah satu parpol agar bisa masuk Kabinet Indonesia Maju. Hal itu dibantah langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pramono sebut presiden justru banyak tolak nama-nama besar yang diajukan parpol karena tak sesuai dengan visi misi presiden. Ia sebut tak logis bila calon menteri membayar Rp500 miliar padahal gaji seorang menteri tak lebih dari Rp100 miliar. "Enggak mungkin. Untuk apa kasih uang Rp 500 miliar hanya sekadar jadi menteri. Kan ini secara logika juga tidak masuk akal. Menteri gajinya enggak sampai Rp 100 juta. Bagaimana bisa uang dengan sejumlah itu dikeluarkan?" kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2019). Sebelumnya, Ketum PPP versi Muktamar Jakarta Humphrey Djemat menyebut ada parpol memasang tarif Rp500 miliar bagi profesional yang ingin jadi menteri Jokowi. #MaharMenteri #JadiMenteri #MenteriJokowi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penunjukan Mayjen Maruli Simanjuntak Jadi Pangkostrad Dinilai Tak Banyak Berubah dari Pola Sebelumnya

Penunjukan Mayjen Maruli Simanjuntak Jadi Pangkostrad Dinilai Tak Banyak Berubah dari Pola Sebelumnya

Nasional
Kemenag: Umrah Tetap Dilanjutkan dengan Pengendalian Lebih Ketat

Kemenag: Umrah Tetap Dilanjutkan dengan Pengendalian Lebih Ketat

Nasional
Polemik Arteria Dahlan Jadi Pembelajaran Kader, Hasto: Dalam Politik Hati-hati Berbicara

Polemik Arteria Dahlan Jadi Pembelajaran Kader, Hasto: Dalam Politik Hati-hati Berbicara

Nasional
Ucapan Arteria soal Kajati Berbahasa Sunda Tak Wakili Partai, Sekjen PDI-P: Kami Tak Punya Tradisi Menjelekkan

Ucapan Arteria soal Kajati Berbahasa Sunda Tak Wakili Partai, Sekjen PDI-P: Kami Tak Punya Tradisi Menjelekkan

Nasional
Maruli Simanjuntak Ditunjuk Jadi Pangkostrad, PDI-P: Jangan Sampai Dipolitisasi

Maruli Simanjuntak Ditunjuk Jadi Pangkostrad, PDI-P: Jangan Sampai Dipolitisasi

Nasional
Soal Penunjukan Mayjen Maruli sebagai Pangkostrad, PDI-P: Bentuk Konsolidasi Politik Pertahanan Negara

Soal Penunjukan Mayjen Maruli sebagai Pangkostrad, PDI-P: Bentuk Konsolidasi Politik Pertahanan Negara

Nasional
PDI-P Nilai Penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad Berdasarkan Pertimbangan yang Matang

PDI-P Nilai Penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad Berdasarkan Pertimbangan yang Matang

Nasional
Korupsi di Lembaga Peradilan, Pukat UGM: Karena Keserakahan

Korupsi di Lembaga Peradilan, Pukat UGM: Karena Keserakahan

Nasional
Suharso Monoarfa Minta Kadernya Pakai Teknologi Dekati Pemilih Muda

Suharso Monoarfa Minta Kadernya Pakai Teknologi Dekati Pemilih Muda

Nasional
Jakarta, Jabar, Banten, Jatim, Bali Sumbang Kasus Covid-19 Harian Terbanyak

Jakarta, Jabar, Banten, Jatim, Bali Sumbang Kasus Covid-19 Harian Terbanyak

Nasional
UPDATE: Tambah 281.161 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 1,65 Persen

UPDATE: Tambah 281.161 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 1,65 Persen

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 59,43 Persen dari Target

UPDATE 22 Januari 2022: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 59,43 Persen dari Target

Nasional
Temui Warga Tergusur di Tanjung Priok, Giring Singgung Proyek Firaun

Temui Warga Tergusur di Tanjung Priok, Giring Singgung Proyek Firaun

Nasional
Tingginya Penambahan Covid-19 dalam 3 Hari, Terbaru 3.205 Kasus

Tingginya Penambahan Covid-19 dalam 3 Hari, Terbaru 3.205 Kasus

Nasional
Kemenkes: Dua Pasien Omicron yang Meninggal Dunia Punya Komorbid

Kemenkes: Dua Pasien Omicron yang Meninggal Dunia Punya Komorbid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.