Menkumham Tanda Tangani Perjanjian MLA dengan Rusia, Ada 23 Pasal

Kompas.com - 14/12/2019, 09:24 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum Ham) Yasonna Laoly (tengah) didampingi Jajarannya mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM dan Hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2019 dan tindak lanjut rencana undang - undang. ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama. ANTARA FOTO/RENO ESNIRMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum Ham) Yasonna Laoly (tengah) didampingi Jajarannya mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM dan Hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2019 dan tindak lanjut rencana undang - undang. ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Menkumham) Yasonna H Laoly menandatangani Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance/ MLA) antara RI dengan Federasi Rusia di Moskow, Jumat (13/14/2019).

Penandatanganan Perjanjian MLA itu sejalan dengan arahan dan komitmen kuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (asset recovery) yang dilakukan melalui berbagai platform kerja sama hukum.

"Kami berharap dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat RI nantinya segera meratifikasi agar perjanjian ini dapat langsung dimanfaatkan oleh para penegak hukum dan instansi terkait lainnya," ujar Yasonna, Jumat, dikutip dari Antara.

Baca juga: Ini Negara-negara yang Telah Menjalin Perjanjian MLA dengan Indonesia

Perjanjian MLA RI dengan Rusia itu terdiri dari 23 pasal, antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pembekuan, penyitaan, penahanan. hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.

"Ruang lingkup bantuan timbal balik pidana yang luas ini merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung proses hukum pidana di negara peminta," ujar Yasonna.

Perjanjian MLA RI dengan Rusia itu merupakan perjanjian MLA yang ke-11 yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia setelah penandatanganan dengan ASEAN, Australia, Hong Kong, China, Korea Selatan, India, Vietnam, Uni Emirat Arab, Iran, dan Swiss.

Baca juga: Menanti Optimalisasi Perjanjian MLA Indonesia-Swiss

Perjanjian MLA RI dengan Rusia terwujud melalui proses perundingan selama dua tahun yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, Cahyo Rahadian Muzhar.

Selanjutnya, RI dan Rusia juga dijadwalkan akan menandatangani perjanjian ekstradisi, Memorandum of Cooperation (MoC), dan Persetujuan Penyederhanaan (Simplikasi) Visa pada awal tahun 2020 pada saat kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Jakarta.

Perjanjian MLA RI dengan Rusia adalah capaian kerja sama bantuan timbal-balik pidana yang luar biasa dan menjadi keberhasilan diplomasi yang sangat penting, mengingat hubungan diplomatik RI - Rusia memiliki sejarah panjang dan berjalan hampir 70 tahun.

Baca juga: RI Disebut Punya 3 PR agar Perjanjian MLA dengan Swiss Berjalan Optimal

Sebagaimana telah diketahui, Rusia merupakan salah satu negara paling berpengaruh di dunia, baik secara politik maupun secara ekonomi.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag Imbau Umat Kristen Ikuti Tri Hari Suci Lewat Online

Kemenag Imbau Umat Kristen Ikuti Tri Hari Suci Lewat Online

Nasional
Terbukti Terima Suap, Gubernur Nonaktif Kepri Nurdin Basirun Wajib Bayar Uang Pengganti Rp 4,2 Miliar

Terbukti Terima Suap, Gubernur Nonaktif Kepri Nurdin Basirun Wajib Bayar Uang Pengganti Rp 4,2 Miliar

Nasional
FOTO: Sederhananya Upacara HUT ke-74 TNI AU di Tengah Pandemi Covid-19

FOTO: Sederhananya Upacara HUT ke-74 TNI AU di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Gubernur Nonaktif Kepri Divonis 4 Tahun Penjara

Gubernur Nonaktif Kepri Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE: Bertambah 5 Orang, Total 42 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19

UPDATE: Bertambah 5 Orang, Total 42 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19

Nasional
Pemerintah Minta Ketua RT dan RW Ajak Masyarakat Disiplin Cegah Penularan Covid-19

Pemerintah Minta Ketua RT dan RW Ajak Masyarakat Disiplin Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Sore Ini, Pemerintah Gelar Rapat Bahas Pergeseran Jadwal Cuti Bersama Lebaran

Sore Ini, Pemerintah Gelar Rapat Bahas Pergeseran Jadwal Cuti Bersama Lebaran

Nasional
Napi yang Bebas Berkat Asimilasi Bisa Dijebloskan Lagi ke Penjara, Jika...

Napi yang Bebas Berkat Asimilasi Bisa Dijebloskan Lagi ke Penjara, Jika...

Nasional
Ribuan Napi Dikeluarkan dari Penjara, Ditjen Pemasyarakatan Pastikan Berkelakuan Baik

Ribuan Napi Dikeluarkan dari Penjara, Ditjen Pemasyarakatan Pastikan Berkelakuan Baik

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Pastikan Pasokan Logistik Tak Terganggu Selama PSBB

Kemendagri Minta Pemda Pastikan Pasokan Logistik Tak Terganggu Selama PSBB

Nasional
Kontras: Keberpihakan Glenn Fredly Terhadap Kemanusiaan dan HAM Jelas

Kontras: Keberpihakan Glenn Fredly Terhadap Kemanusiaan dan HAM Jelas

Nasional
Kemenkes: Jika Bikin APD Harap Ikuti Aturan Spesifikasinya

Kemenkes: Jika Bikin APD Harap Ikuti Aturan Spesifikasinya

Nasional
Tambah 4, Total Pasien Positif Covid-19 di Cilacap 8 Orang

Tambah 4, Total Pasien Positif Covid-19 di Cilacap 8 Orang

Nasional
ASN yang Nekat Mudik Kena Sanksi Tak Naik Gaji hingga Turun Pangkat

ASN yang Nekat Mudik Kena Sanksi Tak Naik Gaji hingga Turun Pangkat

Nasional
Glenn Fredly dan Keberpihakannya pada Keluarga Korban Pelanggaran HAM

Glenn Fredly dan Keberpihakannya pada Keluarga Korban Pelanggaran HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X