Kompas.com - 28/03/2019, 11:56 WIB
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly saat menjadi pembicara kunci Seminar Nasional Arah Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana, di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly saat menjadi pembicara kunci Seminar Nasional Arah Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana, di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menuturkan bahwa pemerintah telah menandatangani perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau MLA (Mutual Legal Assistance) dengan sejumlah negara.

Negara-negara tersebut memiliki potensi sebagai tempat untuk bersembunyi, menempatkan asset hasil kejahatan, dan dilakukannya tindak kejahatan cyber.

"Beberapa perjanjian MLA yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia adalah Swiss, ASEAN, Australia, Hong Kong, RRC, Korea Selatan, India, Vietnam, Uni Emirat Arab, dan Iran," ujar Yasonna saat menjadi pembicara kunci Seminar Nasional Arah Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana, di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019).

Yasonna mengatakan, sebagai negara yang mempunyai tujuan ikut melaksanakan ketertiban dunia, Indonesia harus ikut aktif dalam tata pergaulan internasional.

Baca juga: Menanti Optimalisasi Perjanjian MLA Indonesia-Swiss

Hal itu diimplementasikan melalui berbagai perjanjian dan selanjutnya meratifikasinya menjadi undang-undang.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mengatakan, saat ini, kejahatan dunia mayamemungkinkan seseorang atau sekelompok orang melakukan kejahatan tanpa harus bertemu dengan korbannya

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bahkan pelakunya tidak diketahui keberadaan tempat tinggal atau negaranya.

"Karena itu pembaruan hukum pidana sesungguhnya tidak hanya terbatas pada KUHP yang harus adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan kearifan lokal," kata Yasonna.

"Pembaharuan hukum pidana juga harus mempertimbangkan hal-hal lain diluar rumah hukum pidana yang juga berkembang secara dinamis, bahkan acapkali sulit diramalkan," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinasi Dosis Ketiga Ditarget 2022, Sasar Lansia dan Kelompok Defisiensi Imunitas

Vaksinasi Dosis Ketiga Ditarget 2022, Sasar Lansia dan Kelompok Defisiensi Imunitas

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Jajarannya Waspadai Potensi Lonjakan Kasus Covid-19

Panglima TNI Perintahkan Jajarannya Waspadai Potensi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

Nasional
Jokowi: Kemitraan ASEAN dan Korsel Harus Fokus pada Ekonomi Hijau dan Digital

Jokowi: Kemitraan ASEAN dan Korsel Harus Fokus pada Ekonomi Hijau dan Digital

Nasional
Situs Judi dan Pornografi Online belum Ditutup, Polisi Masih Lakukan Pengembangan

Situs Judi dan Pornografi Online belum Ditutup, Polisi Masih Lakukan Pengembangan

Nasional
Di KTT, Jokowi Sebut ASEAN Tak Ingin Terjebak Rivalitas dengan China

Di KTT, Jokowi Sebut ASEAN Tak Ingin Terjebak Rivalitas dengan China

Nasional
Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Nasional
Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Nasional
Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

Nasional
Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

Nasional
Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Nasional
Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

Nasional
Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi 'Online' dengan 'Host' Wanita Seksi

Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi "Online" dengan "Host" Wanita Seksi

Nasional
Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.