Ini Negara-negara yang Telah Menjalin Perjanjian MLA dengan Indonesia

Kompas.com - 28/03/2019, 11:56 WIB
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly saat menjadi pembicara kunci Seminar Nasional Arah Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana, di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly saat menjadi pembicara kunci Seminar Nasional Arah Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana, di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menuturkan bahwa pemerintah telah menandatangani perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau MLA (Mutual Legal Assistance) dengan sejumlah negara.

Negara-negara tersebut memiliki potensi sebagai tempat untuk bersembunyi, menempatkan asset hasil kejahatan, dan dilakukannya tindak kejahatan cyber.

"Beberapa perjanjian MLA yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia adalah Swiss, ASEAN, Australia, Hong Kong, RRC, Korea Selatan, India, Vietnam, Uni Emirat Arab, dan Iran," ujar Yasonna saat menjadi pembicara kunci Seminar Nasional Arah Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana, di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019).

Yasonna mengatakan, sebagai negara yang mempunyai tujuan ikut melaksanakan ketertiban dunia, Indonesia harus ikut aktif dalam tata pergaulan internasional.

Baca juga: Menanti Optimalisasi Perjanjian MLA Indonesia-Swiss

Hal itu diimplementasikan melalui berbagai perjanjian dan selanjutnya meratifikasinya menjadi undang-undang.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mengatakan, saat ini, kejahatan dunia mayamemungkinkan seseorang atau sekelompok orang melakukan kejahatan tanpa harus bertemu dengan korbannya

Bahkan pelakunya tidak diketahui keberadaan tempat tinggal atau negaranya.

"Karena itu pembaruan hukum pidana sesungguhnya tidak hanya terbatas pada KUHP yang harus adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan kearifan lokal," kata Yasonna.

"Pembaharuan hukum pidana juga harus mempertimbangkan hal-hal lain diluar rumah hukum pidana yang juga berkembang secara dinamis, bahkan acapkali sulit diramalkan," ucapnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Nasional
4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 23 Oktober: 161.763 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Oktober: 161.763 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menyoal Halaman UU Cipta Kerja yang Bertambah dan Pasal yang Berubah...

Menyoal Halaman UU Cipta Kerja yang Bertambah dan Pasal yang Berubah...

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Total 4.253.425 Spesimen Covid-19 yang Diperiksa

UPDATE 23 Oktober: Total 4.253.425 Spesimen Covid-19 yang Diperiksa

Nasional
Dana Hibah Pariwisata Diharap Bisa Tingkatkan Penerapan Protokol Kesehatan

Dana Hibah Pariwisata Diharap Bisa Tingkatkan Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Kembali Berubah, Buruh Tuntut Presiden Segera Rilis Perppu

Draf UU Cipta Kerja Kembali Berubah, Buruh Tuntut Presiden Segera Rilis Perppu

Nasional
Temuan Polisi: Rokok Jadi Penyebab Kebakaran Gedung Utama Kejagung

Temuan Polisi: Rokok Jadi Penyebab Kebakaran Gedung Utama Kejagung

Nasional
Buruh Sebut Penghapusan Pasal Menunjukkan UU Cipta Kerja Belum Final

Buruh Sebut Penghapusan Pasal Menunjukkan UU Cipta Kerja Belum Final

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Tambah 4.094, Pasien Sembuh Covid-19 Mencapai 305.100

UPDATE 23 Oktober: Tambah 4.094, Pasien Sembuh Covid-19 Mencapai 305.100

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 63.733

UPDATE 23 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 63.733

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Tambah 118 Orang, Pasien Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 13.077

UPDATE 23 Oktober: Tambah 118 Orang, Pasien Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 13.077

Nasional
Pemerintah Targetkan Pencairan Dana Hibah Pariwisata pada November 2020

Pemerintah Targetkan Pencairan Dana Hibah Pariwisata pada November 2020

Nasional
Polri Tak Temukan Unsur Kesengajaan dalam Kasus Kebakaran Kejagung

Polri Tak Temukan Unsur Kesengajaan dalam Kasus Kebakaran Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X