Soal Penghapusan UN, JK: Mau Jadi Bangsa Hebat Harus Lewati Hal Susah

Kompas.com - 12/12/2019, 19:12 WIB
Wakil Presiden Periode 2014-2019 Jusuf Kalla saat berbicara dalam acara Semiloka Nasional Komnas HAM, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWakil Presiden Periode 2014-2019 Jusuf Kalla saat berbicara dalam acara Semiloka Nasional Komnas HAM, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Periode 2014-2019 Jusuf Kalla menanggapi kembali tanggapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim soal dihapusnya sistem ujian nasional ( UN) yang sempat dikritiknya.

"Kalau tidak ditantang, tidak diuji, tidak diajak kerja keras. Kan alasannya ada guru, orang tua, murid protes karena susah, sehingga dihapus. Lho, kalau mau bangsa hebat harus melewati hal yang susah," ujar Kalla usai berbicara di acara Semiloka Nasional bertajuk Refleksi Implementasi Mediasi di Indonesia, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).

Soal asesmen kompentesi yang disebut Nadiem pengganti UN, Kalla mengaku belum mengetahuinya.

Baca juga: Rapat Kerja Komisi X, Nadiem Jelaskan Konsep Pengganti UN


Hanya saja, menurutnya, yang dibutuhkan Indonesia adalah pemerataan pendidikan. Sehingga, kemerdekaan belajar belum bisa diterapkan.

Kalla lantas membandingkan Indonesia dengan Finlandia yang jumlah pelajarnya jauh lebih sedikit.

"Saya belum tahu jelas apa isinya, tapi yang terang kalau anak (jadi) tidak kerja keras, tidak ada eksternal pressure. Jangan samakan Indonesia itu (dengan) sekolah-sekolah kayak di Finlandia yang penduduknya hanya 5 juta," kata dia.

Menurut Kalla, jika penduduk Indonesia hanya 5 juta juga, maka bangsa ini sudah sejak lama bisa memerdekakan belajar.

Baca juga: Rapat di DPR, Nadiem Paparkan Alasan Hapus UN: Materi Padat, Ujungnya Menghafal

Dengan demikian, apabila tidak ada standar tertentu, maka, bangsa ini akan memiliki gap yang cukup jauh.

"Tapi 260 juta bagaimana tanpa suatu standar yang baik nasional. Nanti saya kasih lihat trennya, begitu UN tidak menentukan kelulusan, langsung turun peringkat (pelajar Indonesia)," kata dia.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim merespons pernyataan Jusuf Kalla yang mengatakan, jika UN dihapuskan maka pendidikan Indonesia akan kembali seperti sebelum tahun 2003 saat UN belum diberlakukan.

Baca juga: KPAI Dukung Nadiem Hapuskan UN, tetapi...

Saat itu, tidak ada standar mutu pendidikan nasional karena kelulusan dipakai rumus dongkrakan, sehingga hampir semua peserta didik diluluskan.

Meresponsnya, Nadiem mengatakan bahwa perubahan sistem UN menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter itu justru lebih membuat siswa dan sekolah tertantang.

"Enggak sama sekali (membuat siswa lembek), karena UN itu diganti asesment kompetensi di 2021. Malah lebih men-challenge sebenarnya," kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Nadiem menyebut, setelah sistem ujian baru ini diterapkan, pihak sekolah harus mulai menerapkan pembelajaran yang sesungguhnya, atau bukan sekedar penghafalan semata.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Nasional
Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Nasional
RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

Nasional
ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Nasional
Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Nasional
Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

Nasional
Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Nasional
Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

Nasional
TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

Nasional
Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Nasional
Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X