Soal Penghapusan UN, JK: Mau Jadi Bangsa Hebat Harus Lewati Hal Susah

Kompas.com - 12/12/2019, 19:12 WIB
Wakil Presiden Periode 2014-2019 Jusuf Kalla saat berbicara dalam acara Semiloka Nasional Komnas HAM, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWakil Presiden Periode 2014-2019 Jusuf Kalla saat berbicara dalam acara Semiloka Nasional Komnas HAM, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Periode 2014-2019 Jusuf Kalla menanggapi kembali tanggapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim soal dihapusnya sistem ujian nasional (UN) yang sempat dikritiknya.

"Kalau tidak ditantang, tidak diuji, tidak diajak kerja keras. Kan alasannya ada guru, orang tua, murid protes karena susah, sehingga dihapus. Lho, kalau mau bangsa hebat harus melewati hal yang susah," ujar Kalla usai berbicara di acara Semiloka Nasional bertajuk Refleksi Implementasi Mediasi di Indonesia, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).

Soal asesmen kompentesi yang disebut Nadiem pengganti UN, Kalla mengaku belum mengetahuinya.

Baca juga: Rapat Kerja Komisi X, Nadiem Jelaskan Konsep Pengganti UN

Hanya saja, menurutnya, yang dibutuhkan Indonesia adalah pemerataan pendidikan. Sehingga, kemerdekaan belajar belum bisa diterapkan.

Kalla lantas membandingkan Indonesia dengan Finlandia yang jumlah pelajarnya jauh lebih sedikit.

"Saya belum tahu jelas apa isinya, tapi yang terang kalau anak (jadi) tidak kerja keras, tidak ada eksternal pressure. Jangan samakan Indonesia itu (dengan) sekolah-sekolah kayak di Finlandia yang penduduknya hanya 5 juta," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Kalla, jika penduduk Indonesia hanya 5 juta juga, maka bangsa ini sudah sejak lama bisa memerdekakan belajar.

Baca juga: Rapat di DPR, Nadiem Paparkan Alasan Hapus UN: Materi Padat, Ujungnya Menghafal

Dengan demikian, apabila tidak ada standar tertentu, maka, bangsa ini akan memiliki gap yang cukup jauh.

"Tapi 260 juta bagaimana tanpa suatu standar yang baik nasional. Nanti saya kasih lihat trennya, begitu UN tidak menentukan kelulusan, langsung turun peringkat (pelajar Indonesia)," kata dia.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim merespons pernyataan Jusuf Kalla yang mengatakan, jika UN dihapuskan maka pendidikan Indonesia akan kembali seperti sebelum tahun 2003 saat UN belum diberlakukan.

Baca juga: KPAI Dukung Nadiem Hapuskan UN, tetapi...

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapal Perang TNI AL dan ASEAN Latihan Bersama dengan Rusia di Belawan hingga Sabang

Kapal Perang TNI AL dan ASEAN Latihan Bersama dengan Rusia di Belawan hingga Sabang

Nasional
Mulai Bekerja Setelah Dilantik, Ini Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Mulai Bekerja Setelah Dilantik, Ini Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Peringatan BMKG soal Potensi Tsunami 8 Meter | Alasan Vaksinasi Menurun karena Banyak Daerah Inginkan Vaksin Sinovac

[POPULER NASIONAL] Peringatan BMKG soal Potensi Tsunami 8 Meter | Alasan Vaksinasi Menurun karena Banyak Daerah Inginkan Vaksin Sinovac

Nasional
Nelayan Indonesia, Australia, dan Riwayat Permasalahan di Perairan

Nelayan Indonesia, Australia, dan Riwayat Permasalahan di Perairan

Nasional
Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

Nasional
Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Ketum PKB: 'Reshuffle' Kabinet Masih Sebatas Rumor

Ketum PKB: "Reshuffle" Kabinet Masih Sebatas Rumor

Nasional
Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

Nasional
Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak 'Bully' Penyandang Disabilitas

Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak "Bully" Penyandang Disabilitas

Nasional
Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

Nasional
Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

Nasional
Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

Nasional
Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

Nasional
Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.