Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/12/2019, 19:12 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Periode 2014-2019 Jusuf Kalla menanggapi kembali tanggapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim soal dihapusnya sistem ujian nasional (UN) yang sempat dikritiknya.

"Kalau tidak ditantang, tidak diuji, tidak diajak kerja keras. Kan alasannya ada guru, orang tua, murid protes karena susah, sehingga dihapus. Lho, kalau mau bangsa hebat harus melewati hal yang susah," ujar Kalla usai berbicara di acara Semiloka Nasional bertajuk Refleksi Implementasi Mediasi di Indonesia, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).

Soal asesmen kompentesi yang disebut Nadiem pengganti UN, Kalla mengaku belum mengetahuinya.

Baca juga: Rapat Kerja Komisi X, Nadiem Jelaskan Konsep Pengganti UN

Hanya saja, menurutnya, yang dibutuhkan Indonesia adalah pemerataan pendidikan. Sehingga, kemerdekaan belajar belum bisa diterapkan.

Kalla lantas membandingkan Indonesia dengan Finlandia yang jumlah pelajarnya jauh lebih sedikit.

"Saya belum tahu jelas apa isinya, tapi yang terang kalau anak (jadi) tidak kerja keras, tidak ada eksternal pressure. Jangan samakan Indonesia itu (dengan) sekolah-sekolah kayak di Finlandia yang penduduknya hanya 5 juta," kata dia.

Menurut Kalla, jika penduduk Indonesia hanya 5 juta juga, maka bangsa ini sudah sejak lama bisa memerdekakan belajar.

Baca juga: Rapat di DPR, Nadiem Paparkan Alasan Hapus UN: Materi Padat, Ujungnya Menghafal

Dengan demikian, apabila tidak ada standar tertentu, maka, bangsa ini akan memiliki gap yang cukup jauh.

"Tapi 260 juta bagaimana tanpa suatu standar yang baik nasional. Nanti saya kasih lihat trennya, begitu UN tidak menentukan kelulusan, langsung turun peringkat (pelajar Indonesia)," kata dia.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim merespons pernyataan Jusuf Kalla yang mengatakan, jika UN dihapuskan maka pendidikan Indonesia akan kembali seperti sebelum tahun 2003 saat UN belum diberlakukan.

Baca juga: KPAI Dukung Nadiem Hapuskan UN, tetapi...

Saat itu, tidak ada standar mutu pendidikan nasional karena kelulusan dipakai rumus dongkrakan, sehingga hampir semua peserta didik diluluskan.

Meresponsnya, Nadiem mengatakan bahwa perubahan sistem UN menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter itu justru lebih membuat siswa dan sekolah tertantang.

"Enggak sama sekali (membuat siswa lembek), karena UN itu diganti asesment kompetensi di 2021. Malah lebih men-challenge sebenarnya," kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Nadiem menyebut, setelah sistem ujian baru ini diterapkan, pihak sekolah harus mulai menerapkan pembelajaran yang sesungguhnya, atau bukan sekedar penghafalan semata.

Kompas TV

Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nadiem Makarim mengumumkan akan menghapus ujian nasional mulai tahun 2021. Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter akan menjadi pengganti UN. Keputusan Mendikbud ini pun menuai beragam kritik.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membuat keputusan besar akan menghapusan ujian nasional mulai tahun 2021. Penghapusan didasari karena UN menjadi beban bagi siswa, materi  yang padat dan  siswa hanya berfokus pada hapalan materi dan bukan kompetensi. Nadiem mengatakan, UN yang selama ini menjadi tolok ukur penilaian akan diubah. Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter sebagai pengganti un akan mampu memetakan sekolah berdasar kompetensi minimum yang disiapkan.

Keputusan Mendikbud untuk menghapuskan UN mendapat  tanggapan dari Wakil Presiden Maruf Amin. Mendikbud diminta memikirkan parameter penilaian siswa setelah ujian nasional dihapus nanti. Penolakan penghapusan UN juga diungkapkan oleh wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla. JK menyebutkan jika tidak ada un semangat belajar siswa akan berkurang. Bahkan, pernyataan ini smepat dilontarkan JK sebelum Menteri Nadiem mengumumkan akan menghapuskan UN.

Sebelumnya, wacana penghapusan ujian nasional bukan sekali ini saja muncul. UN sebagai penentu kelulusan kerap menjadi perdebatan, pengaruh mental hingga tujuan pembelajaran membuat pemerhati pendidikan menuntut ujian nasional dihapuskan. Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang akan menghapuskan ujian nasional mulai tahun 2021 ditanggapi beragam. Ada yang merasa lega meski masih dibutuhkan cara lain untuk mengukur kemampuan siswa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com