Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

Kompas.com - 11/12/2019, 15:46 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Harmensyah menyebutkan bahwa dibutuhkan pemulihan pasca-bencana, selain infrastruktur. Pemulihan yang dibutuhkan terutama ekonomi, sosial, dan budaya.

Hal tersebut disampaikan Harmensyah dalam Seminar Nasional BNPB bertajuk "Reformasi Kebijakan dan Strategi Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Bencana pada Era Revolusi Industri 4.0" di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

"Pemulihan bukan hanya masalah infrastruktur, membangun rumahnya saja, tapi termasuk penghidupan. Permukiman dan livelihood, mata pencaharian di bidang sosial ekonomi," ujar Harmensyah.

Dia mengatakan, selama ini yang kerap kali ada di pikiran setiap orang untuk membantu korban bencana lebih menekankan kepada infrastruktur, seperti membangun rumah-rumahnya yang rusak.

Baca juga: Musim Hujan Datang, BNPB Imbau Pemda Antisipasi Tiga Risiko Bencana

Padahal, kata dia, ekonomi masyarakat yang terkena bencana juga turut hancur-lebur selain infrastruktur mereka.

"Jadi sekarang bagaimana kita mulai memikirkan dengan mengintegrasikan lima sektor, yaitu permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, budaya dan lintas sektor bagi pemulihan pasca-bencana," kata dia.

Oleh karena itu, dia pun berharap agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat kabupaten/kota dapat menjalankan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di bidang sosial ekonomi secara cepat, inovatif, unggul, dan terukur.

Jemput bola pun, kata dia, menjadi cara efeketif yang dapat dilakukan BNPB atau BPBD untuk memetakan kebutuhan sosial ekonomi dan tumbuh kembang e-commerce berbasis IT, utamanya pada kelompok usaha hasil pendampingan ekonomi.

"Jadi bukan hanya membangun rumah, tapi kita melihat bagaimana tumbuh dengan cepat ekonomi produktif masyarakat, persoalan sosial masyarakat itu menjadi pertimbangan bagi kita," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com