Musim Hujan Datang, BNPB Imbau Pemda Antisipasi Tiga Risiko Bencana

Kompas.com - 11/12/2019, 12:18 WIB
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo disela Seminar Nasional BNPB bertajuk Reformasi Kebijakan dan Strategi Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Bencana pada Era Revolusi Industri 4.0 di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo disela Seminar Nasional BNPB bertajuk Reformasi Kebijakan dan Strategi Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Bencana pada Era Revolusi Industri 4.0 di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk mengantisipasi tiga risiko bencana memasuki musim penghujan ini.

Ketiga risiko bencana tersebut adalah angin puting beliung, banjir dan tanah longsor.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran pada akhir Oktober lalu terkait hal tersebut.

"Untuk antisipasi musim hujan ada beberapa risiko yang dihadapi, yaitu angin puting peliung, banjir, dan tanah longsor," kata Agus di sela Seminar Nasional BNPB bertajuk Reformasi Kebijakan dan Strategi Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Bencana pada Era Revolusi Industri 4.0 di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

Baca juga: BNPB Sebut Puting Beliung Mendominasi Bencana 2019, Ada 1.127 Kejadian

Agus mengatakan, beberapa risiko seperti pohon tumbang, bangunan rusak, orang atau kendaraan tertimpa pohon, dan beberapa kejadian lainnya bisa saja terjadi jika angin puting beliung melanda. 

Beberapa upaya yang bisa dilakukan antara lain dengan mengecek daerah-daerah rawan pohon tumbang, termasuk mendorong partisipasi masyarakat untuk memangkas cabang pepohonan yang rimbun.

Selain itu, kata Agus, pemerintah daerah juga diminta memantau seluruh informasi yang dikabarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi,bdan Geofisika (BMKG).

Sementara untuk risiko banjir, pihaknya mengimbau agar pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk mengecek risiko banjir melalui inaRISK, sebuah portal hasil kajian risiko bencana.

"Kemudian minta ada partisipasi masyarakat untuk membersihkan saluran sungai, got, membuat saluran atau biopori," kata Agus.

Baca juga: BNPB: 2019 Terjadi 3.326 Bencana Alam, 461 Meninggal, 5 Juta Jiwa Mengungsi

Adapun untuk risiko tanah longsor, Agus mengatakan, hal itu bisa diantisipasi dengan membuat drainase siphon di lereng curam, menghindari daerah yang alami retakan tanah, penandaan daerah rawan longsor, hingga aktif memantau informasi prakiraan cuaca.

"Kami mengimbau agar provinsi melakukan imbauan ini untuk antisipasi ancaman bencana di musim penghujan," kata dia.

Berdasarkan catatan BNPB, beberapa daerah rawan bencana di musim penghujan adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Aceh.

Daerah seperti Jambi dan Sumatera Selatan juga mengalami hal yang sama meski saat ini masih memasuki musim pancaroba.

Sementara di Jawa, kata dia, hampir seluruhnya bahaya banjir dan puting beliung yang mengancam.

Baca juga: Musim Hujan Datang, BNPB: Solusi Kekeringan tapi Bisa Berujung Banjir

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mensos Juliari Diduga Terima Suap Rp 17 Miliar untuk Keperluan Pribadi

Mensos Juliari Diduga Terima Suap Rp 17 Miliar untuk Keperluan Pribadi

Nasional
Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19, KPK: Kami Sudah Mendeteksi Sejak Awal

Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19, KPK: Kami Sudah Mendeteksi Sejak Awal

Nasional
Mensos Juliari Batubara Tiba di Gedung KPK

Mensos Juliari Batubara Tiba di Gedung KPK

Nasional
KPK: Sejak Awal Pandemi, Kami Sudah Ingatkan Kemensos untuk Hati-hati Terkait Bansos

KPK: Sejak Awal Pandemi, Kami Sudah Ingatkan Kemensos untuk Hati-hati Terkait Bansos

Nasional
Barang Bukti Kasus Dugaan Suap Bansos Kemensos: 7 Koper hingga Uang Tunai

Barang Bukti Kasus Dugaan Suap Bansos Kemensos: 7 Koper hingga Uang Tunai

Nasional
Selain Rupiah, Dalam OTT Terkait Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19 KPK Amankan Uang Dollar AS dan Singapura

Selain Rupiah, Dalam OTT Terkait Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19 KPK Amankan Uang Dollar AS dan Singapura

Nasional
Begini Konstruksi Kasus Dugaan Suap Bansos Penanganan Covid-19 yang Menjerat Mensos Juliari

Begini Konstruksi Kasus Dugaan Suap Bansos Penanganan Covid-19 yang Menjerat Mensos Juliari

Nasional
Berawal dari Laporan Masyarakat, Begini Kronologi OTT Dugaan Suap Bansos Covid-19 di Kemensos

Berawal dari Laporan Masyarakat, Begini Kronologi OTT Dugaan Suap Bansos Covid-19 di Kemensos

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap Bansos Covid-19 di Kemensos, Mensos Juliari Masih Diburu

KPK Tahan 3 Tersangka Suap Bansos Covid-19 di Kemensos, Mensos Juliari Masih Diburu

Nasional
Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19 di Kemensos, KPK Tetapkan 5 Tersangka

Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19 di Kemensos, KPK Tetapkan 5 Tersangka

Nasional
OTT Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19, KPK Amankan 6 Orang

OTT Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19, KPK Amankan 6 Orang

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos Covid, KPK Minta Mensos Juliari Batubara Serahkan Diri

Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos Covid, KPK Minta Mensos Juliari Batubara Serahkan Diri

Nasional
KPK Tetapkan Mensos Juliari Batubara Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19

KPK Tetapkan Mensos Juliari Batubara Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19

Nasional
Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X