Soal Penyanderaan WNI oleh Abu Sayyaf, Anggota Komisi I: Jangan Ada Kompromi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, meminta pemerintah bersikap tegas menangani penyanderaan tiga warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di selatan Filipina.

Kelompok teroris Abu Sayyaf diketahui meminta tebusan sekitar Rp 8,3 miliar kepada pemerintah Indonesia.

"Jangan ada kompromi dong sama hijacker (pembajak)," kata Syarief di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Sebab, Syarief menilai kejadian serupa sering dialami Indonesia. Oleh karena itu, dia mengatakan pemerintah semestinya mulai evaluasi diri.

"Kok kayanya berulang-ulang saja tuh. Kalau berulang-ulang ya harus dievaluasi, kenapa kok bisa berulang, iya kan," ujarnya.

Dia menduga ada celah-celah yang belum terpantau pemerintah sehingga peristiwa penyanderaan terhadap WNI dapat terjadi.

Baca juga: 3 WNI Disandera Abu Sayyaf, Polri Kerja Sama dengan Badan Anti-Penculikan Filipina

Syarief sekali lagi menekankan agar pemerintah tidak begitu saja menuruti kelompok Abu Sayyaf untuk melepaskan ketiga sandera WNI tersebut.

"Mungkin di mana celah yang kurang termonitor. Dan mungkin betuk kerja samanya juga yang harus juga dievaluasi. Jangan kompromi lah," kata Syarief.

Penyanderaan tiga nelayan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf diketahui lewat sebuah video di Facebook. Dalam video itu, para nelayan mengirim pesan agar Jokowi membebaskan mereka dengan membayar tebusan.

Baca juga: Fadli Zon Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Cegah Penyanderaan WNI oleh Abu Sayyaf

Tiga WNI itu adalah Maharudin Lunani (48), Muhammad Farhan (27), dan Samiun Maneu (27).

Ketiganya diculik kelompok teroris saat sedang melaut dan memancing udang di Pulau Tambisan, Lahad Datu, Sabah, pada 24 September 2019.

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pemerintah masih bernegosiasi untuk membebaskan tiga nelayan itu. Mahfud mengatakan, sampai saat ini kelompok Abu Sayyaf masih menutup diri.

Baca juga: Tiga Nelayan Disandera Abu Sayyaf, Indonesia Minta Bantuan ke Filipina

Kendati demikian, ia memastikan pemerintah tak akan begitu saja menuruti kelompok Abu Sayyaf yang meminta tebusan sekitar Rp 8,3 miliar.

"Ya kan minta tebusannya Rp 8,3 miliar kan, tapi kalau kita nuruti tebusan terus, masa kalah sama perampok," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/12).