Fadli Zon Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Cegah Penyanderaan WNI oleh Abu Sayyaf

Kompas.com - 04/12/2019, 06:11 WIB
Mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019). KOMPAS.com/ HARYANTIPUSPASARIMantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mencegah penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina.

Hal ini disampaikan Fadli, merespons tiga nelayan asal Baubau dan Wakatobi yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Perairan Tambisan di negara bagian Sabah, Malaysia.

"Kita sangat prihatin, kenapa kok kejadian penyanderaan ini berulang terus. Kenapa tidak ada upaya prefentif dari pemerintah dalam hal ini untuk mencegah WN kita berada di perairan itu, atau kapal-kapal yang berbendera kita berada di perairan itu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Baca juga: WNI yang Disandera Abu Sayyaf Diizinkan Berkomunikasi dengan Keluarga


Fadli mengatakan, mestinya pemerintah melakukan cara-cara pencegahan seperti berdiskusi dengan otoritas setempat yang bisa berkomunikasi dengan kelompok Abu Sayyaf.

"Jadi harusnya ini tidak boleh lagi terjadi, karena akhirnya ya seperti kita ini masuk ke lubang yang sama. Apalagi kelompok ini kan orientasinya untuk mendapatkan uang," ujarnya.

Menurut Fadli, negosiator yang bisa berkomunikasi dengan kelompok Abu Sayyaf adalah Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen.

Ia mengatakan, Kivlan Zen pernah bertugas di Filipina dan berpengalaman berkomunikasi dengan kelompok tersebut.

"Pak Kivlan Zen itu berhasil ikut membebaskan dalam beberapa penculikan oleh Abu Sayyaf karena pak Kivlan Zen pernah bertugas di sana sebagai observer dalam perdamaian antara pihak MNLF dengan Unforces of the Philippines," ucap dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengatakan, pemerintah memprioritaskan keselamatan tiga WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

Ia mengatakan, pemerintah masih berkoordinasi dengan pemerintah Filipina untuk membebaskan tiga WNI tersebut.

"Dan dalam kaitan tadi harapkan pihak dari yang mempekerjakan untuk bisa melakukan hal-hal yang terbaik untuk bisa menjamin dilepasnya sandra tadi," kata Mahendra.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X