BPH Migas Minta Gubernur dan Kapolda Sumsel Tingkatkan Pengawasan Distribusi BBM Subsidi

“Sehingga, apabila terjadi penyalahgunaan BBM subsidi, maka penangananan perkara tersebut akan lebih cepat, mudah dan efektif,” terang Ifan melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (10/12/2019).

Ifan juga menjelaskan 30 pegawai BPH Migas yang telah lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan ditugaskan dalam bersama Tim Pengawasan Bersama (TPB).

Baca juga: BPH Migas Dorong Pembangunan Pipa Gas Trans Kalimantan

Tim tersebut juga berisi 24 komite atau pejabat BPH Migas yang telah mengikuti pendidikan reserse di Pusdiklat Reserse Polri Mega Mendung.

“(TPB tersebut) melibatkan Ditjen Migas Kementerian ESDM, Pemda (Propinsi/Kabupaten/Kota), TNI/Polri, BIN, dan Komisi VII DPR RI serta PT. Pertamina (Persero) untuk melakukan pengawasan langsung ke lapangan/SPBU,” lanjutnya.

Sementara itu, rapat ini juga dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Propinsi Sumatera Selatan, diantaranya Wakapolda Sumatera Selatan Rudi Setiawan dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sugeng Purnomo.

Disambut baik

Sementera itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyambut baik inisiatif BPH Migas melakukan pengawasan bersama JBT Jenis Minyak Solar dan JBKP Premium.

“Kami siap bersinergi dan membantu BPH Migas untuk melakukan pengendalian dan pengawasan BBM solar subsidi dan premium penugasan untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran,” jelasnya.

Baca juga: Menyelisik Peran Industri Hulu Migas untuk Pembangunan Daerah

Tak hanya rapat koordinasi pengawasan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium, koordinasi juga dilakukan untuk monitoring penyediaan dan pendistribusian BBM menyambut Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di Sumateri bagian selatan (Sumbagsel).

Dia berharap, dengan menjaga sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ketersediaan BBM di masyarakat menjelang hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 akan terjamin.

Kunjungan lapangan ke Pertamina MOR II

Setelah berkoorinasi dengan Gubernur Sumatera Selatan, Ifan bersama Yulian melakukan kunjungan lapangan ke PT Pertamina (Persero) MOR II dan Terminal BBM (TBBM) Kertapati Palembang.

Manager Industrial Marine PT Pertamina (Persero) MOR II Doni Indrawan akan menyampaikan secara tertulis kepada Komisi VII DPR RI melalui BPH Migas terkait data rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Data tersebut termasuk agen LPG baik yang subsidi maupun non subsidi per provinsi dan kabupaten atau kota di seluruh wilayah kerja MOR II.

Baca juga: Luhut soal Penurunan Lifting Migas: Kita Punya Data 1,6 Miliar Barrel...

BPH Migas, Anggota Komisi VII DPR RI dan Pertamina MOR II juga sepakat mewujudkan Pertashop di wilayah Sumbagsel.

Ha itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan BBM bagi masyarakat yang belum terjangkau penyalur atau SPBU.

Sementara itu, Yulian juga menyatakan akan mendorong Daerah Pemilihannya mendukung pembangunan Pertashop tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Pejabat sementara (Pjs) OH TBBM Alia A. menyampaikan saat ini di TBBM Kertapati sedang dilakukan pilot project pemasangan kamera di beberapa titik truk tangki.

Tujuan pemasangan kamera tersebut untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan oknum supir truk tangki.

Baca juga: SKK Migas Target Produksi 1 Juta Barrel Minyak pada 2030Baca juga: Ada Xpander Cross, Banderol SUV Murah Siap Naik

Selain itu, saat ini juga telah digunakan program New MS2 yang memungkinkan pemesanan BBM berdasarkan stock yang terdapat pada tangki BBM penyalur.

Program ini, ke depannya tentu juga akan terkoneksi dengan Automatic Tank Gauge (ATG) di penyalur yang memungkinkan adanya pengukuran otomatis secara real time dengan sensor berakurasi tinggi.