Wapres Ma'ruf Minta Zona Integritas Pelayanan Publik Diperluas

Kompas.com - 10/12/2019, 12:17 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Jakarta, Selasa (10/12/2019). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberi penghargaan kepada 506 unit kerja dari 63 instansi Pemerintah yang berhasil membangun zona integritas sehingga mendapatkan predikat WBK dan WBBM. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/pd. *** Local Caption *** 
ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoWakil Presiden Maruf Amin menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Jakarta, Selasa (10/12/2019). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberi penghargaan kepada 506 unit kerja dari 63 instansi Pemerintah yang berhasil membangun zona integritas sehingga mendapatkan predikat WBK dan WBBM. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/pd. *** Local Caption ***
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta zona integritas pelayanan publik di kementerian dan lembaga terus diperluas, terutama di tempat yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat seperti perizinan dan administrasi kependudukan.

"Saya minta agar zona integritas di seluruh kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah ke depan cakupannya harus terus diperluas. Perubahannya harus semakin inovatif terutama terhadap unit-unit yang melakukan pelayanan publik langsung kepada masyarakat," kata Wapres dalam pidatonya di acara Penghargaan dan Apresiasi Zona Integritas di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Potret Peradilan Daerah: Zona Integritas Vs Minimnya Jumlah Hakim

Ia mengatakan, semakin banyaknya zona integritas di kementerian dan lembaga pemerintahan akan memperkuat kepercayaan publik.

Dengan demikian, masyarakat tak ragu memanfaatkam pelayanan publik yang disediakan pemerintah.

Pada 2019, World Bank menempatkan Indonesia pada peringkat ke-73 dalam hal kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) dengan skor 67,96.

Ma'ruf menilai hasil tersebut menunjukkan peningkatan namun tidak signifikan dan posisi Indonesia masih di bawah negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand.

Karena itu, Ma'ruf menilai perbaikan birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien.

Baca juga: Cegah Korupsi, KPP Madya Jakarta Pusat Canangkan Zona Integritas

Dengan demikian, pemerintah dapat melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih tepat, murah, bersifat inklusif, tidak diskriminatif dan berkualitas.

"Birokrasi sebagai motor penggerak pembangunan nasional harus memiliki integritas yang tinggi sehingga meninggalkan berbagai bentuk penyimpangan," lanjut dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

Nasional
DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

Nasional
IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Nasional
Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Nasional
Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Nasional
Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Nasional
ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
UPDATE 2 April: Ada 113 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 5 Provinsi

UPDATE 2 April: Ada 113 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 5 Provinsi

Nasional
Ini Rincian Distribusi APD dari Pemerintah untuk 5 Provinsi di Pulau Jawa

Ini Rincian Distribusi APD dari Pemerintah untuk 5 Provinsi di Pulau Jawa

Nasional
Pemerintah Gelontorkan Rp 405 Triliun untuk Atasi Corona, Mensos: Bentuk Negara Hadir

Pemerintah Gelontorkan Rp 405 Triliun untuk Atasi Corona, Mensos: Bentuk Negara Hadir

Nasional
UPDATE: Tambah 9 Orang, Total 112 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE: Tambah 9 Orang, Total 112 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
Situasi Mengkhawatirkan akibat Covid-19, Anies Surati Kemenkes untuk Tetapkan PSBB

Situasi Mengkhawatirkan akibat Covid-19, Anies Surati Kemenkes untuk Tetapkan PSBB

Nasional
Anies Sebut Sudah Laksanakan PSBB, Wapres: Berdampak atau Belum?

Anies Sebut Sudah Laksanakan PSBB, Wapres: Berdampak atau Belum?

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Sekarang Kita Semua Harus Menanggalkan Ego Sektoral

Gugus Tugas Covid-19: Sekarang Kita Semua Harus Menanggalkan Ego Sektoral

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X