Wapres Ma'ruf Minta Zona Integritas Pelayanan Publik Diperluas

Kompas.com - 10/12/2019, 12:17 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Jakarta, Selasa (10/12/2019). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberi penghargaan kepada 506 unit kerja dari 63 instansi Pemerintah yang berhasil membangun zona integritas sehingga mendapatkan predikat WBK dan WBBM. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/pd. *** Local Caption *** 
ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoWakil Presiden Maruf Amin menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Jakarta, Selasa (10/12/2019). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberi penghargaan kepada 506 unit kerja dari 63 instansi Pemerintah yang berhasil membangun zona integritas sehingga mendapatkan predikat WBK dan WBBM. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/pd. *** Local Caption ***
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta zona integritas pelayanan publik di kementerian dan lembaga terus diperluas, terutama di tempat yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat seperti perizinan dan administrasi kependudukan.

"Saya minta agar zona integritas di seluruh kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah ke depan cakupannya harus terus diperluas. Perubahannya harus semakin inovatif terutama terhadap unit-unit yang melakukan pelayanan publik langsung kepada masyarakat," kata Wapres dalam pidatonya di acara Penghargaan dan Apresiasi Zona Integritas di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Potret Peradilan Daerah: Zona Integritas Vs Minimnya Jumlah Hakim

Ia mengatakan, semakin banyaknya zona integritas di kementerian dan lembaga pemerintahan akan memperkuat kepercayaan publik.


Dengan demikian, masyarakat tak ragu memanfaatkam pelayanan publik yang disediakan pemerintah.

Pada 2019, World Bank menempatkan Indonesia pada peringkat ke-73 dalam hal kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) dengan skor 67,96.

Ma'ruf menilai hasil tersebut menunjukkan peningkatan namun tidak signifikan dan posisi Indonesia masih di bawah negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand.

Karena itu, Ma'ruf menilai perbaikan birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien.

Baca juga: Cegah Korupsi, KPP Madya Jakarta Pusat Canangkan Zona Integritas

Dengan demikian, pemerintah dapat melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih tepat, murah, bersifat inklusif, tidak diskriminatif dan berkualitas.

"Birokrasi sebagai motor penggerak pembangunan nasional harus memiliki integritas yang tinggi sehingga meninggalkan berbagai bentuk penyimpangan," lanjut dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X