Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Kompas.com - 07/12/2019, 19:04 WIB
Direktur Riset Setara Institute Halili di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (2/12/2019). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYADirektur Riset Setara Institute Halili di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (2/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Riset Setara Institute Halili meminta Irjen Listyo Sigit Prabowo menangkap sinyal bahwa penunjukannya sebagai Kepala Bareskrim untuk menyelesaikan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

"Jadi ketika ditunjuk, seharusnya di dalam penunjukan itu harus dibaca sebagai keinginan Kapolri untuk melaksanakan intruksi Presiden soal penanganan kasus novel," ujar Halili ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (7/12/2019).

Halili menilai penunjukan Listyo Sigit telah menjelaskan bahwa ada tugas yang diberikan Kapolri untuk segera menyelesaikan kasus penyiraman air kerap terhadap penyidik senior KPK itu.

Terlebih, Listyo merupakan bekas ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan begitu, semestinya Kabareskrim menangkap pesan Jokowi agar segera menuntaskan kasus Novel Baswedan.


"Harusnya ketika Pak Jokowi memberikan ultimatum waktu, tidak hanya kerangka struktur instruksi atasan, tetapi juga bisa menangkap pesan batin Pak Jokowi secara personal bahwa beliau betul-betul menginginkan kasus ini diselesaikan," kata Halili.

Baca juga: Listyo Sigit Prabowo Jadi Kabreskrim, ICW Tak Yakin Kasus Novel Cepat Terungkap

Dia mengatakan, Sigit harus menyadari bahwa kasus Novel juga menjadi pertaruhan politik bagi Jokowi.

Karena itu, penunjukan tersebut harus dibaca sebagai pendekatan hukum untuk membantu Jokowi memenuhi janjinya.

"Pak Listyo harus sadar betul, bahwa kasus Novel adalah pertaruhan politik juga bagi Pak Jokowi," ujar Halili.

"Sehingga dia bisa menggunakan pendekatan hukum untuk membantu Presiden melakukan pemenuhan atas janji yang sudah dia (Jokowi) sampaikan di depan publik bahwa kasus ini harus diselesaikan secepatnya dan dijelaskan ke publik seterang-terangnya," kata dia.

Sebelum menjabat Kabareskrim, Listyo Sigit merupakan Kepala Divisi Propam Polri.

Penunjukannya sebagai Kabareskrim tertuang dalam surat telegram bernomor ST/3229/XII/KEP./2019 tertanggal 6 Desember 2019.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

Nasional
Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Nasional
Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Nasional
Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Nasional
Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Nasional
Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X