Demokrat Berterima Kasih Jokowi Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan, partainya berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena sudah menolak wacana perpanjangan periode masa jabatan presiden.

"Kami terima kasih kepada Pak Presiden yang sepakat sama Demokrat, yang tidak perlu amendemen (perpanjangan periode masa jabatan presiden)," ujar Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Syarief berpandangan bahwa penambahan masa jabatan presiden dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan demikian, penolakan Jokowi dianggap memiliki pandangan sama dengan Partai Demokrat terkait periode jabatan presiden.

"Kami sepakat dengan Pak Presiden yang satu pandangan dengan Demokrat," kata dia.

Baca juga: Duduk Perkara Usulan Penambahan Masa Jabatan Presiden Jadi 3 Periode

Syarief menjelaskan, sejauh ini wacana amendemen mengenai perpanjangan masa jabatan presiden masih dalam tahap sosialisasi di tingkat MPR.

Namun demikian, Wakil Ketua MPR ini menilai Jokowi telah mengambil langkah tepat kendati wacana tersebut masih dalam tahap sosialisasi.

"Ini kan di wacana MPR kan baru sosialisasi. Kami perlu minta pandangan dari masyarakat," kata Syarief.

"Tapi kalau Presiden sudah punya sikap begitu, bagus. Jadi tentu juga rakyat bisa menilai, 'oh ternyata Presiden tidak setuju'," ucap dia.

Sebelumnya, Jokowi menegaskan tak setuju dengan usul masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Ia pun merasa curiga pihak yang mengusulkan wacana itu justru ingin menjerumuskannya.

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Presiden Jokowi: Pengusul Presiden 3 Periode Ingin Menampar Muka Saya

Jokowi menegaskan, sejak awal, ia sudah menyampaikan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi.

Dengan demikian, saat ada wacana untuk mengamendemen UUD 1945, Jokowi sudah menekankan agar tak melebar dari persoalan haluan negara.

"Sekarang kenyataannya begitu kan, (muncul usul) presiden dipilih MPR, presiden tiga periode. Jadi lebih baik enggak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan," kata dia.