Mendagri: Seharusnya Pemda Punya Anggaran Sistem Deteksi Dini Karhutla

Kompas.com - 06/12/2019, 18:12 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas isu-isu terkait otonomi daerah, pemerintah daerah serta hubungan pusat dan daerah. 
ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas isu-isu terkait otonomi daerah, pemerintah daerah serta hubungan pusat dan daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menuturkan bahwa dirinya akan membuat surat edaran agar pemerintah daerah (pemda) menganggarkan sistem deteksi dini dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan ( karhutla).

Menurut Tito, seharusnya pemda memiliki anggaran untuk memperkuat sistem deteksi dini dan pencegahan karhutla.

Hal itu ia katakan saat menghadiri Rapat Koordinasi Khusus (rakorsus) Tingkat Menteri dalam membahas Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Jumat (6/12/2019).


"Harusnya pemda menganggarkan untuk membuat dan memperkuat sistem deteksi dini pencegahan, nanti kami akan membuat edaran juga tentang itu, untuk teman-teman Provinsi, Kabupaten/Kota, ini akan penting," ujar Tito seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (6/12/2019).

Baca juga: Mahfud: Penanganan Karhutla di Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain

Tito mengatakan, sistem deteksi dini dibutuhkan agar kebakaran bisa diatasi dengan cepat dan tak meluas.

Oleh karena itu, setiap pemda yang daerahnya rawan karhutla diharapkan bisa menganggarkannya untuk membuat sistem tersebut.

Sedangkan, kata Tito, sistem deteksi dini saat ini hanya terdapat di tingkat provinsi atau kepolisian daerah (polda) saja.

“Tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur di Polda Riau ada, di Polda Kalimantan Barat ada, untuk mendeteksi titik-titik api, begitu ada cepat bergerak, nah ini memang harus diefektifkan betul. Cuma yang saya lihat kok sayangnya ada di Polda," kata Tito.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Penanganan Karhutla pada 2020 Akan Lebih Mudah

Berdasarkan data dari KLHK, luas karhutla pada tahun 2019 tercatat 943.770 hektare pada Januari hingga Oktober.

Bila dibandingkan dengan jumlah titik panas dari satelit NOAA tahun 2019 (per 4 Desember) yaitu 8.944 titik, jauh menurun dibanding periode yang sama tahun 2015, yaitu 21.929 titik.

Tahun 2015, karhutla pernah menghanguskan sekitar 2,6 juta hektare lahan, meski bukan jumlah yang terbesar.

Karhutla secara masif di Indonesia pernah terjadi pada tahun 1994 (5,9 juta hektare), 1997-1998 (11,8 juta hektare), dan 2006 (3,8 juta hektare). 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X