Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Seharusnya Pemda Punya Anggaran Sistem Deteksi Dini Karhutla

Kompas.com - 06/12/2019, 18:12 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menuturkan bahwa dirinya akan membuat surat edaran agar pemerintah daerah (pemda) menganggarkan sistem deteksi dini dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut Tito, seharusnya pemda memiliki anggaran untuk memperkuat sistem deteksi dini dan pencegahan karhutla.

Hal itu ia katakan saat menghadiri Rapat Koordinasi Khusus (rakorsus) Tingkat Menteri dalam membahas Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Jumat (6/12/2019).

"Harusnya pemda menganggarkan untuk membuat dan memperkuat sistem deteksi dini pencegahan, nanti kami akan membuat edaran juga tentang itu, untuk teman-teman Provinsi, Kabupaten/Kota, ini akan penting," ujar Tito seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (6/12/2019).

Baca juga: Mahfud: Penanganan Karhutla di Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain

Tito mengatakan, sistem deteksi dini dibutuhkan agar kebakaran bisa diatasi dengan cepat dan tak meluas.

Oleh karena itu, setiap pemda yang daerahnya rawan karhutla diharapkan bisa menganggarkannya untuk membuat sistem tersebut.

Sedangkan, kata Tito, sistem deteksi dini saat ini hanya terdapat di tingkat provinsi atau kepolisian daerah (polda) saja.

“Tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur di Polda Riau ada, di Polda Kalimantan Barat ada, untuk mendeteksi titik-titik api, begitu ada cepat bergerak, nah ini memang harus diefektifkan betul. Cuma yang saya lihat kok sayangnya ada di Polda," kata Tito.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Penanganan Karhutla pada 2020 Akan Lebih Mudah

Berdasarkan data dari KLHK, luas karhutla pada tahun 2019 tercatat 943.770 hektare pada Januari hingga Oktober.

Bila dibandingkan dengan jumlah titik panas dari satelit NOAA tahun 2019 (per 4 Desember) yaitu 8.944 titik, jauh menurun dibanding periode yang sama tahun 2015, yaitu 21.929 titik.

Tahun 2015, karhutla pernah menghanguskan sekitar 2,6 juta hektare lahan, meski bukan jumlah yang terbesar.

Karhutla secara masif di Indonesia pernah terjadi pada tahun 1994 (5,9 juta hektare), 1997-1998 (11,8 juta hektare), dan 2006 (3,8 juta hektare). 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com