Mahfud MD Sebut Penanganan Karhutla pada 2020 Akan Lebih Mudah

Kompas.com - 06/12/2019, 15:12 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD saat melayani pertanyaan wartawan di kantor Kemenkopolhulam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenko Polhukam Mahfud MD saat melayani pertanyaan wartawan di kantor Kemenkopolhulam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) pada 2020 akan lebih mudah.

Pasalnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi tidak akan terjadi perubahan iklim signifikan yang akan menyebabkan karhutla terjadi lebih parah.

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan langkah-langkah dalam mengantisipasi karhutla.

"Insya Allah mudah diantisipasi dan berdasarkan evaluasi yang dilakukan tadi cukup bagus dan siap (hadapi karhutla) dengan beberapa catatan ke depan," kata Mahfud seusai memimpin Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Baca juga: Mahfud: Penanganan Karhutla di Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain

Di sisi lain, lanjut Mahfud, luas hutan dan lahan yang mengalami kebakaran sudah berkurang.

Sepanjang 2019, tercatat ada 950 hektar luas area kebakaran.

Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan 1997 yang mencapai jutaan hektar. "Itu yang terjadi sebagai prestasi yang kita lakukan," tutur dia.

Baca juga: Terburuk sejak 2015, Karhutla Ancam Orangutan hingga Perburuk Perubahan Iklim Dunia

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan KLHK Rafless B Panjaitan mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan upaya pencegahan karhutla.

Pemerintah juga akan melibatkan masyarakat dan semua pemangku kepentingan.

"Kesiapsiagaannya harus dilakukan lebih cepat dan melibatkan masyarakat dan seluruh stakeholder. Jadi pemerintah, baik pusat dan daerah, gubernur semua harus lebih aktif. Baik dari segi persiapan, perencanaan, dan implementasi di lapangan," kata Raffles.

Dalam Rakorsus tersebut, hadir Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Munardo.

Baca juga: Per Desember 2019, Total 25 Perusahaan Jadi Tersangka Karhutla

Diketahui, pada Oktober 2019, sejumlah wilayah mengalami kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap di Sumatera, Riau, serta Kalimantan.

Sejauh ini sudah ada 25 perusahaan yang ditetapkan menjadi tersangka karhutla.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tersangka Kasus Suap, Bupati Banggai Laut Punya Kekayaan Rp 5,4 Miliar

Tersangka Kasus Suap, Bupati Banggai Laut Punya Kekayaan Rp 5,4 Miliar

Nasional
OTT Bupati Banggai Laut: Uang Suap Hasil Atur Lelang Proyek Akan Dipakai untuk Serangan Fajar Pilkada

OTT Bupati Banggai Laut: Uang Suap Hasil Atur Lelang Proyek Akan Dipakai untuk Serangan Fajar Pilkada

Nasional
Saat Prabowo Marah Besar dan Merasa Dikhianati Edhy Prabowo

Saat Prabowo Marah Besar dan Merasa Dikhianati Edhy Prabowo

Nasional
Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Berharap Partisipasi Publik Tinggi

Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Berharap Partisipasi Publik Tinggi

Nasional
RUU Kategori Ekonomi Paling Banyak di Prolegnas 2020-2024, Tunjukkan Orientasi Negara

RUU Kategori Ekonomi Paling Banyak di Prolegnas 2020-2024, Tunjukkan Orientasi Negara

Nasional
SAFEnet: Pasal Karet UU ITE Mengintai 99 Persen Pengguna Internet

SAFEnet: Pasal Karet UU ITE Mengintai 99 Persen Pengguna Internet

Nasional
Uang Suap Bupati Banggai Laut Diduga untuk Serangan Fajar di Pilkada 2020

Uang Suap Bupati Banggai Laut Diduga untuk Serangan Fajar di Pilkada 2020

Nasional
Reaktif Covid-19, Bupati Banggai Laut dan Dua Tersangka Lain Dibantarkan

Reaktif Covid-19, Bupati Banggai Laut dan Dua Tersangka Lain Dibantarkan

Nasional
 Mengaku Sudah Ingatkan Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Subianto Tak Suka Monopoli Ekspor Lobster

Mengaku Sudah Ingatkan Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Subianto Tak Suka Monopoli Ekspor Lobster

Nasional
Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Rekanan, Sudah Terkumpul Rp 1 Miliar

Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Rekanan, Sudah Terkumpul Rp 1 Miliar

Nasional
Kronologi OTT Bupati Banggai Laut, Penemuan Uang Rp 2 Miliar dalam Kardus

Kronologi OTT Bupati Banggai Laut, Penemuan Uang Rp 2 Miliar dalam Kardus

Nasional
Jelang Pilkada 2020, Wakil Ketua DPR Ingatkan Masyarakat Tak Berkumpul di TPS Nanti

Jelang Pilkada 2020, Wakil Ketua DPR Ingatkan Masyarakat Tak Berkumpul di TPS Nanti

Nasional
Pilkada Karawang, Survei Indikator: Cellica-Aep Ungguli 2 Pesaingnya

Pilkada Karawang, Survei Indikator: Cellica-Aep Ungguli 2 Pesaingnya

Nasional
Covid-19 Jadi Ujian Kepala Daerah, Bima Arya: Di-bully Risiko Biasa

Covid-19 Jadi Ujian Kepala Daerah, Bima Arya: Di-bully Risiko Biasa

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut sebagai Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X