Pemerintah Terus Evaluasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus mengevaluasi antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sebab, persoalan itu hingga saat ini masih terjadi.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Raffles B. Panjaitan mengatakan, tahun 2019 ini, salah satu hasil evaluasi adalah memperkuat kesiapsiagaan agar semakin cepat penanganannya.

"Kesiapsiagaannya harus lebih cepat. Terus meningkatkan sarana, kapasitas petugas-petugas di lapangan," kata Raffles di Kantor KLHK, Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2019).

Baca juga: Mahfud: Penanganan Karhutla di Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain

Kini, setiap pemerintah daerah memiliki satuan pengelolaan hutan (KPH) yang kapasitasnya terus menerus ditingkatkan.

Para petugasnya pun diharapkan lebih dilatih sedemikian rupa agar mereka bisa lebih aktif.

Sebab sejauh ini, dari 550 KPH yang ada, hanya 40 persen saja yang aktif melakukan kegiatan pencegahan karhutla.

"Kemudian pendanaan. Jadi daerah harus menyiapkan dana di samping dana desa, APBD-nya, dengan stakeholder juga harus aktif diawasi dan harus bisa membina masyarakat melalui CSR," kata dia.

Baca juga: Per Desember 2019, Total 25 Perusahaan Jadi Tersangka Karhutla

Oleh karena itu, masyarakat didorong agar lebih mandiri untuk meningkatkan usahanya dengan tidak hanya mengandalkan kelapa sawit saja.

Usaha lain, misalnya perikanan, peternakan, hutan desa, dan palawija dapat mereka manfaatkan.

"Bisa dibantu oleh pemerintah, insentif. Bibit-bibit diberi. Kehutanan kalau minta bibit kan gratis, dikasih bibit buah," kata dia.

Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, lanjut Raffles, semua pihak memang sudah selayaknya bekerja sama.

Baca juga: KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Apalagi, sosialisasi juga sudah dilakukan agar masyarakat bisa mengubah pola kebiasaan mereka.

"Masyarakat pada prinsipnya ingin bisa hidup. Mau buka lahan kan karena ingin tani. Kalau pemerintah bisa intervensi di situ, memberi jalan untuk bisa survive, pasti mereka bisa jaga hutan dengan tidak membakarnya," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2020 mendatang akan lebih mudah diantisipasi.

Hal tersebut berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mengatakan bahwa tidak akan terjadi perubahan iklim signifikan yang akan menyebabkan karhutla terjadi lebih parah.

Baca juga: Terburuk sejak 2015, Karhutla Ancam Orangutan hingga Perburuk Perubahan Iklim Dunia