Pemerintah Terus Evaluasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kompas.com - 06/12/2019, 15:41 WIB
Kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang, Palembang, Sumatera Selatan. Kebakaran itu saat ini telah mendekati kediaman warga, Selasa (15/10/2019). KOMPAS.com/AJI YK PUTRAKondisi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kelurahan Sri Mulya Kecamatan Sematang Borang, Palembang, Sumatera Selatan. Kebakaran itu saat ini telah mendekati kediaman warga, Selasa (15/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus mengevaluasi antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sebab, persoalan itu hingga saat ini masih terjadi.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Raffles B. Panjaitan mengatakan, tahun 2019 ini, salah satu hasil evaluasi adalah memperkuat kesiapsiagaan agar semakin cepat penanganannya.

"Kesiapsiagaannya harus lebih cepat. Terus meningkatkan sarana, kapasitas petugas-petugas di lapangan," kata Raffles di Kantor KLHK, Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2019).

Baca juga: Mahfud: Penanganan Karhutla di Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain

Kini, setiap pemerintah daerah memiliki satuan pengelolaan hutan (KPH) yang kapasitasnya terus menerus ditingkatkan.

Para petugasnya pun diharapkan lebih dilatih sedemikian rupa agar mereka bisa lebih aktif.

Sebab sejauh ini, dari 550 KPH yang ada, hanya 40 persen saja yang aktif melakukan kegiatan pencegahan karhutla.

"Kemudian pendanaan. Jadi daerah harus menyiapkan dana di samping dana desa, APBD-nya, dengan stakeholder juga harus aktif diawasi dan harus bisa membina masyarakat melalui CSR," kata dia.

Baca juga: Per Desember 2019, Total 25 Perusahaan Jadi Tersangka Karhutla

Oleh karena itu, masyarakat didorong agar lebih mandiri untuk meningkatkan usahanya dengan tidak hanya mengandalkan kelapa sawit saja.

Usaha lain, misalnya perikanan, peternakan, hutan desa, dan palawija dapat mereka manfaatkan.

"Bisa dibantu oleh pemerintah, insentif. Bibit-bibit diberi. Kehutanan kalau minta bibit kan gratis, dikasih bibit buah," kata dia.

Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, lanjut Raffles, semua pihak memang sudah selayaknya bekerja sama.

Baca juga: KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Apalagi, sosialisasi juga sudah dilakukan agar masyarakat bisa mengubah pola kebiasaan mereka.

"Masyarakat pada prinsipnya ingin bisa hidup. Mau buka lahan kan karena ingin tani. Kalau pemerintah bisa intervensi di situ, memberi jalan untuk bisa survive, pasti mereka bisa jaga hutan dengan tidak membakarnya," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2020 mendatang akan lebih mudah diantisipasi.

Hal tersebut berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mengatakan bahwa tidak akan terjadi perubahan iklim signifikan yang akan menyebabkan karhutla terjadi lebih parah.

Baca juga: Terburuk sejak 2015, Karhutla Ancam Orangutan hingga Perburuk Perubahan Iklim Dunia

Antisipasinya pun, kata dia, untuk tahun 2020 diprediksi akan lebih mudah lagi dengan kesiapsiagaan sejak saat ini.

"Insya Allah mudah diantisipasi dan kami berdasarkan evaluasi yang dilakukan tadi cukup bagus dan siap (hadapi karhutla) dengan beberapa catatan ke depan," kata Mahfud usai memimpin Rapat Koordinasi Khusus (rakorsus) Tingkat Menteri membahas Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020 digelar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Kantor KLHK, Gatot Subroto, Jumat (6/12/2019).

Apalagi jika dibandingkan dengan tahun 1997, kata dia, saat itu jutaan hektare lahan terbakar tetapi saat ini hal tersebut tidak terjadi.

Berdasarkan data dari KLHK, luas karhutla pada tahun 2019 tercatat 943.770 hektare sejak Januari-Oktober.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Penanganan Karhutla Pada 2020 akan Lebih Mudah

Bila dibandingkan dengan jumlah titik panas dari satelit NOAA tahun 2019 (per 4 Desember) yaitu 8.944 titik, jauh menurun dibanding periode yang sama tahun 2015 yaitu 21.929 titik.

Tahun 2015, kebakaran hutan dan lahan pernah menghanguskan sekitar 2,6 juta hektare lahan, meski bukan jumlah yang terbesar.

kebakaran hutan dan lahan secara masif di Indonesia pernah terjasi pada tahun 1994 (5,9 juta hektare), 1997-1998 (11,8 juta hektare) dan 2006 (3,8 juta hektare). 

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UU Minerba Digugat ke MK, Ini Pihak-pihak yang Ajukan Uji Materi

UU Minerba Digugat ke MK, Ini Pihak-pihak yang Ajukan Uji Materi

Nasional
Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X