Salin Artikel

Pemerintah Terus Evaluasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Raffles B. Panjaitan mengatakan, tahun 2019 ini, salah satu hasil evaluasi adalah memperkuat kesiapsiagaan agar semakin cepat penanganannya.

"Kesiapsiagaannya harus lebih cepat. Terus meningkatkan sarana, kapasitas petugas-petugas di lapangan," kata Raffles di Kantor KLHK, Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2019).

Kini, setiap pemerintah daerah memiliki satuan pengelolaan hutan (KPH) yang kapasitasnya terus menerus ditingkatkan.

Para petugasnya pun diharapkan lebih dilatih sedemikian rupa agar mereka bisa lebih aktif.

Sebab sejauh ini, dari 550 KPH yang ada, hanya 40 persen saja yang aktif melakukan kegiatan pencegahan karhutla.

"Kemudian pendanaan. Jadi daerah harus menyiapkan dana di samping dana desa, APBD-nya, dengan stakeholder juga harus aktif diawasi dan harus bisa membina masyarakat melalui CSR," kata dia.

Oleh karena itu, masyarakat didorong agar lebih mandiri untuk meningkatkan usahanya dengan tidak hanya mengandalkan kelapa sawit saja.

Usaha lain, misalnya perikanan, peternakan, hutan desa, dan palawija dapat mereka manfaatkan.

"Bisa dibantu oleh pemerintah, insentif. Bibit-bibit diberi. Kehutanan kalau minta bibit kan gratis, dikasih bibit buah," kata dia.

Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, lanjut Raffles, semua pihak memang sudah selayaknya bekerja sama.

Apalagi, sosialisasi juga sudah dilakukan agar masyarakat bisa mengubah pola kebiasaan mereka.

"Masyarakat pada prinsipnya ingin bisa hidup. Mau buka lahan kan karena ingin tani. Kalau pemerintah bisa intervensi di situ, memberi jalan untuk bisa survive, pasti mereka bisa jaga hutan dengan tidak membakarnya," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2020 mendatang akan lebih mudah diantisipasi.

Hal tersebut berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mengatakan bahwa tidak akan terjadi perubahan iklim signifikan yang akan menyebabkan karhutla terjadi lebih parah.

Antisipasinya pun, kata dia, untuk tahun 2020 diprediksi akan lebih mudah lagi dengan kesiapsiagaan sejak saat ini.

"Insya Allah mudah diantisipasi dan kami berdasarkan evaluasi yang dilakukan tadi cukup bagus dan siap (hadapi karhutla) dengan beberapa catatan ke depan," kata Mahfud usai memimpin Rapat Koordinasi Khusus (rakorsus) Tingkat Menteri membahas Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020 digelar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Kantor KLHK, Gatot Subroto, Jumat (6/12/2019).

Apalagi jika dibandingkan dengan tahun 1997, kata dia, saat itu jutaan hektare lahan terbakar tetapi saat ini hal tersebut tidak terjadi.

Berdasarkan data dari KLHK, luas karhutla pada tahun 2019 tercatat 943.770 hektare sejak Januari-Oktober.

Bila dibandingkan dengan jumlah titik panas dari satelit NOAA tahun 2019 (per 4 Desember) yaitu 8.944 titik, jauh menurun dibanding periode yang sama tahun 2015 yaitu 21.929 titik.

Tahun 2015, kebakaran hutan dan lahan pernah menghanguskan sekitar 2,6 juta hektare lahan, meski bukan jumlah yang terbesar.

kebakaran hutan dan lahan secara masif di Indonesia pernah terjasi pada tahun 1994 (5,9 juta hektare), 1997-1998 (11,8 juta hektare) dan 2006 (3,8 juta hektare). 

https://nasional.kompas.com/read/2019/12/06/15411431/pemerintah-terus-evaluasi-penanganan-kebakaran-hutan-dan-lahan

Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke