Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidak Layanan BPJS di RSUD Kota Cilegon, Jokowi Minta Perbaikan Fasilitas

Kompas.com - 06/12/2019, 10:43 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

CILEGON, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon pada Jumat (6/12/2019).

Jokowi yang tiba di lobi rumah sakit sekitar pukul 09.15 WIB langsung disambut antusias pengunjung rumah sakit.

Presiden lalu langsung menuju ke ruang loket pendaftaran pasien. Dia menanyakan kepada dua pengunjung di rumah sakit tersebut mengenai penggunaan BPJS Kesehatan.

Kemudian, Jokowi melanjutkan peninjauan ke Instalasi Gawat Darurat. Di tempat itu Presiden juga berdiskusi dengan tiga orang pasien dan keluarganya.

Baca juga: Defisit BPJS Kesehatan Disebut Terjadi Sejak Beroperasi

Jokowi mengatakan, sidak ini ia lakukan untuk melihat manfaat dari program yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

"Ya yang pertama saya ingin memastikan apakah yang berada di kelas 3 itu BPJS, hampir tadi 90 persen lebih memang BPJS," kata Jokowi usai sidak.

Sebelumnya, Jokowi juga sudah melakukan sidak serupa saat melakukan kunjungan kerja ke Lampung dan Subang.

Menurut dia, kondisi di setiap rumah sakit tidak jauh berbeda. Layanan kelas tiga didominasi peserta BPJS.

"Memang sama seperti rumah sakit lain ya, saya kira 70-80 persen itu PBI (penerima bantuan iuran) yang gratis. Sisanya 20 persen memakai yang mandiri, bayar sendiri," kata dia.

Baca juga: 4 Hal Ini Disinyalir Jadi Biang Keladi Defisit BPJS Kesehatan

Kendati demikian, Jokowi menyebut layanan di setiap rumah sakit yang melayani peserta BPJS masih berbeda-beda. Ada yang pelayanan rumah sakitnya sudah bagus, namun ada yang masih dalam proses pembenahan.

"Saya kira ini memerlukan proses di masing-masing rumah sakit," kata dia.

Jokowi mencontohkan terkait fasilitas rawat inap. Ia meminta setiap rumah sakit untuk memiliki fasilitas rawat inap yang membuat pasien pemegang kartu BPJS kelas tiga nyaman.

"Misalnya meskipun di kelas tiga tetapi pembatas masih ada. Pembatas antar pasien. Entah pakai korden, entah pakai sliding sekat (cek lagi lah itu) ada. Masih banyak rumah sakit kita yg fasilitasnya belum dieprbaiki. Itu tugas pemerintah daerah," kata dia.

Turut mendampingi Jokowi Gubernur Banten, Wahidin Halim, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Baca juga: Menkes Sebut Dokter Penyebab Tunggakan BPJS, Ini Tanggapan IDI...

Adapun sidak ini dilakukan Jokowi sebelum memulai kunjungan kerjanya di Provinsi Banten. Usai sidak, Presiden Jokowi diagendakan akan meresmikan pabrik new polyethylene PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk di Cilegon.

Setelah salat Jumat dan santap siang bersama, Presiden akan meninjau Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) di alun-alun Cilegon

Pada sore harinya, Presiden dijadwalkan untuk meresmikan jalan tol JORR II ruas Kunciran-Serpong di gerbang tol Parigi, Kota Tangerang Selatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com