Jokowi Sebut BPJS Kesehatan Harus Mampu Kendalikan Defisit

SUBANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus mampu mengendalikan defisit.

Hal tersebut dikarenakan pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk pelaksanaan program BPJS.

"BPJS harus mampu mengendalikan defisit, mengingat pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang besar," kata Jokowi saat sidak ke RSUD Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat (29/11/2019), berdasarkan rilis yang diterima Kompas.com.

Jokowi mengatakan, saat ini pemerintah telah menanggung 133 juta orang dengan BPJS gratis.

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik Picu Peningkatan Kemiskinan, Pemda Diminta Cari Solusi

Pemerintah pusat, kata dia, menanggung sebanyak 96 juta orang dan sisanya oleh pemerintah daerah masing-masing.

"Gede banget ini. Jadi kenaikan BPJS, yang 133 juta itu artinya di-cover oleh APBN dan APBD. Itu yang harus menjadi catatan," kata Jokowi.

Oleh karena itu, berbagai permasalahan yang menimpa BPJS Kesehatan saat ini, menurut dia, harus diperbaiki oleh BPJS sendiri.

Menurut Jokowi, perbaikan tersebut bukan dilakukan oleh pihak rumah sakit atau peserta BPJS itu sendiri.

Baca juga: Persoalan Defisit Anggaran di Balik Lonjakan Peserta BPJS Kesehatan

"Paling penting dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan BPJS Kesehatan adalah dengan memperbaiki BPJS itu sendiri, bukan di rumah sakit atau pemegang kartunya," kata dia.

Pada kesempatan itu, Jokowi yang datang sekitar pukul 09.15 WIB itu juga mengunjungi salah satu instalasi perawatan kelas III yakni Ruang Asoka.

Presiden juga sempat berbincang dengan para pasien yang sedang dirawat.

Jokowi mengatakan, hampir 90 persen pasien yang ditemuinya menggunakan Kartu Indonesia Sehat untuk berobat.

"Dari jumlah itu, sekitar 70 persen adalah masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) dan 20 persen sisanya peserta mandiri," kata dia.

Baca juga: Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Jumlah tersebut, kata dia, tidak jauh berbeda dengan yang ada di Lampung pada 15 November 2019 lalu saat ia berkunjung ke RSUD Dr. H. Abdul Moeloek di Kota Bandar Lampung.

Dengan demikian, kata dia, dapat diartikan bahwa masyarakat menggunakan layanan kesehatan yang diberikan pemerintah.

Selama mengunjungi RSUD Subang, Jokowi didampingi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Direktur RSUD drg. Ahmad Sopyan dan Wadir Pelayanan dr. Jumat Ahmad Nasuhi.