Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Seleksi Hakim Konstitusi Diserahkan ke Presiden 18 Desember 2019

Kompas.com - 05/12/2019, 19:01 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono mengatakan, hasil seleksi hakim konstitusi rencananya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Desember mendatang.

"Kita merencanakan tanggal 18 Desember selesai (dan bisa diserahkan). Tapi tentunya tergantung kegiatan Presiden sendiri, bisa atau enggak," ujar Harjono di sela-sela acara acara Konferensi Nasional Pengawasan dan Penegakan Keadilan Pemilu yang digelar Bawaslu di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Harjono mengungkapkan Presiden Jokowi tidak memberi arahan khusus tentang kriteria sosok kandidat hakim MK yang diinginkan.

Baca juga: 3 Hakim MK Segera Purna Tugas, Kode Inisiatif Tekankan 2 Kriteria untuk Penggantinya

Menurut dia, Presiden hanya menunggu hasil dari Pansel Hakim MK.

"Enggak ada arahan. Presiden hanya menunggu hasil dari kita tiga orang. Nanti dari tiga orang itu siapa (yang lolos jadi hakim MK) itu kewenangan Presiden," ungkap Harjono.

Dirinya pun menjamin kandidat yang lolos seleksi nantinya sepenuhnya karena kemampuan dan penilaian.

Adapun tahapan penilaian meliputi seleksi administrasi, karya tulis, tes tertulis dan tes wawancara.

Baca juga: Presiden Jokowi Bentuk Pansel Calon Hakim MK, Ini 5 Anggotanya

Hasil keseluruhan penilaian akan dikumpulkan dan dibuat peringkat.

"Kita memberikan satu nilai masing-masing (tahapan) berdiri sendiri. Setelah kita nilai, nama-nama (Kandidat) itu kita ranking," tutur Harjono.

Sebelumnya, Harjono, mengungkapkan sudah ada delapan nama yang lolos seleksi administrasi dan tes tertulis calon hakim konstitusi.

Menurut Harjono, delapan nama tersebut akan mengikuti tahap selanjutnya yakni tes wawancara.

"Delapan nama (yang telah lolos). Dari delapan itu nanti proses berikutnya adalah wawancara. Setelah diwawancarai, kita tentukan tiga nama untuk diberikan ke Presiden," ujar Harjono.

Baca juga: Saat Hakim MK Beri Kuliah Hukum dan Demokrasi di Tengah Sidang

Dalam proses tes wawancara nanti, lanjut Harjono, ada hal umum dan hal khusus yang akan ditanyakan.

Namun, Pansel Hakim MK tidak menyusun pertanyaan secara spesifik.

Pansel menyerahkan sepenuhnya kepada tim pewawancara.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com