Menkumham: Kita Bikin Daftar RUU Banyak Banget, tetapi Realisasi Minim

Kompas.com - 05/12/2019, 13:31 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum Ham) Yasonna Laoly (tengah) didampingi Jajarannya mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM dan Hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2019 dan tindak lanjut rencana undang - undang. ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama. ANTARA FOTO/RENO ESNIRMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum Ham) Yasonna Laoly (tengah) didampingi Jajarannya mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM dan Hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2019 dan tindak lanjut rencana undang - undang. ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyayangkan ada banyak rancangan undang-undang (RUU) tapi realisasinya minim.

Hal itu disampaikan Yasonna menanggapi jumlah RUU yang masuk ke daftar Program Legislasi Nasional ( Prolegnas) selama lima tahun yakni sebanyak 150.

"Ya kan ini kan persoalan selalu buat kita. Kita buat daftar banyak banget tetapi kemampuan kita menyelesaikannya, berkaca pada beberapa periode yang lalu, cukup rendah. Ini bukan hanya kesalahan kita saja," kata Yasonna.

Ia mengatakan, semestinya DPR memasukkan lebih sedikit RUU ke dalam Prolegnas.

Baca juga: Pemerintah Usulkan 15 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Ia menilai, tak perlu banyak RUU yang dibahas sebab yang terpenting pembahasan bisa selesai dan menghasilkan undang-undang yang berkualitas.

Ia menyoroti sejumlah undang-undang yang diujimaterikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) padahal baru selesai dibahas. Hal itu menunjukkan undang-undang tersebut tak berkualitas.

Meski demikian, Yasonna tak menyalahkan DPR ihwal tak selesainya pembahasan sejumlah RUU. Sebab, kegagalan tersebut juga disebabkan oleh pemerintah.

Baca juga: Pembahasan Prolegnas di DPR Direncanakan Rampung 10 Desember 2019

"Maka itu sebabnya Presiden selalu mengatakan jangan banyak-banyak, yang penting kualitasnya. Yang penting bisa betul-betul kita bisa membuat suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Kualitas baik, tidak hanya banyaknya saja," ujar Yasonna.

"Bahkan sering baru dibuat sudah di-judicial review. Maka ini akan menjadi pelajaran buat kita untuk menyusun perundang-undangan ke depan," lanjut politisi PDI-P itu.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) Supratman Andi Agtas mengatakan, Baleg DPR menerima 451 usulan rancangan undang-undang (RUU).

Baca juga: Menkumham: Omnibus Law Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Ia mengatakan, 451 usulan RUU itu berasal dari sebelas komisi di DPR, kelompok masyarakat, dan fraksi-fraksi di DPR.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X