Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembahasan Prolegnas di DPR Direncanakan Rampung 10 Desember 2019

Kompas.com - 03/12/2019, 19:33 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan penyelesaian pembahasan program legislasi nasional (prolegnas) 2019-2024 dan prolegnas prioritas 2020 pada tanggal 10 Desember 2019 mendatang.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan, pembahasan prolegnas tersebut sendiri akan dimulai pada Rabu (4/12/2019).

"(Rabu) besok baru rapat kerja pertama. Tetapi rapat kerja untuk pengambilan keputusannya kami targetkan tanggal 10 (Desember 2019)," kata Rieke di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2019).

Baca juga: Rabu Besok, Baleg-Menkumham Gelar Rapat Bahas Prolegnas 2019-2024

Rapat pertama akan dilaksanakan bersama-sama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Nantinya, setelah diputuskan bersama Menkumham, rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke dalam prolegnas prioritas 2020 maupun prolegnas 2019-2024 akan disahkan dalam sidang paripurna.

Rieke sendiri belum bisa memastikan kapan sidang paripurna dilaksanakan.

Politikus PDI Perjuangan itu hanya mengungkapkan bahwa pimpinan Baleg sudah mengusulkan membawa RUU prolegnas untuk dibahas dalam rapat paripurna dalam waktu dekat.

Baca juga: Menkumham: Omnibus Law Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Sebelumnya, Rieke mengatakan rapat kerja dengan Kemenkumham yang dijadwalkan pada Rabu merupakan agenda awal.

"(Rabu) besok kita rapat kerja dengan Menkumham. Untuk bahas prolegnas, sinkronisasi. Tapi belum pengambilan keputusan," ujar Rieke.

Dalam rapat itu akan dibentuk panitia kerja (panja) yang nantinya membahas RUU untuk prolegnas dan prolegnas prioritas.

"Besok baru rapat kerja awal dan kita akan masuk kepada panja prolegnasnya," lanjut dia.

Baca juga: Fraksi PPP Usulkan 5 RUU Ini di Prolegnas 2019-2024

Rapat pada Rabu akan membahas berbagai usulan RUU yang sudah disampaikan rapat internal baleg pada Selasa.

Rieke memastikan bahwa, fraksi, komisi dan anggota baleg telah menyampaikan usulan RUU prolegnas dan prolegnas prioritas.

"Jadi hari ini masih brainstorming untuk kumpulkan (usulan RUU) dari komisi, dari fraksi dan dari anggota, yang untuk masuk long list (prolegnas) 2019-2024 dan yang prioritas 2020 termasuk yang diusulkan oleh baleg dan anggota baleg," tambah Rieke.

 

Kompas TV

Ledakan yang terjadi di Monas menyebabkan dua orang anggota TNI terluka. Kapolda metro jaya Gatot Eddy Pramono mengkonfirmasi, ledakan yang terjadi di monas adalah granat asap. Granat asap berbentuk kaleng dan mengeluarkan asap

 

Benda ini biasa digunakan oleh tni sebagai isyarat darat, penanda zona atau sasaran pendaratan, dan penyembunyi gerakan tentara. Granat asap mengandung white phosporus, yang dapat terbakar apabila terkena udara. Meski demikian, zat ini tidak destruktif, atau menghancurkan objek yang ada di sekitarnya.

 

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di https://www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru. 

Media sosial Kompas TV: 
Facebook: https://www.facebook.com/KompasTV 
Instagram: https://www.instagram.com/kompastv 
Twitter: https://twitter.com/KompasTV 
LINE: https://line.me/ti/p/%40KompasTV

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com