Sekjen Nasdem Setuju Usul Jokowi Stop Amendemen

Kompas.com - 05/12/2019, 11:56 WIB
Ketua Steering Committee (SC) Kongres II Partai NasDem Johnny G Plate memberikan keterangan pers menjelang Kongres II dan HUT ke-8 Partai Nasdem di kantor DPP NasDem, Jakarta, Rabu (6/11/2019). Partai NasDem akan menggelar Kongres II dan perayaan HUT ke-8 pada 8-11 November di JIExpo Kemayoran, Jakarta dengan agenda diantaranya pemilihan ketua umum partai dan perumusan Garis Besar Haluan Partai. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AKetua Steering Committee (SC) Kongres II Partai NasDem Johnny G Plate memberikan keterangan pers menjelang Kongres II dan HUT ke-8 Partai Nasdem di kantor DPP NasDem, Jakarta, Rabu (6/11/2019). Partai NasDem akan menggelar Kongres II dan perayaan HUT ke-8 pada 8-11 November di JIExpo Kemayoran, Jakarta dengan agenda diantaranya pemilihan ketua umum partai dan perumusan Garis Besar Haluan Partai. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate setuju usul Presiden Joko Widodo agar MPR menyetop amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Sebab, pembahasan amendemen itu sudah melebar dari tujuan awalnya.

Namun, ia ingin agar penghentian pembahasan amendemen ini juga disosialisasikan terlebih dulu kepada masyarakat.

"Kita setuju, itu harus dibicarakan dengan masyarakat secara luas. Kalau Presiden merasa situasi sekarang Indonesia atau politik lebih fokus untuk menjaga kondisi di dalam negeri yang stabil untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang begitu berat, kami setuju dengan pendapat itu," kata Plate di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Baca juga: Muncul Usulan Presiden 3 Periode, Jokowi: Lebih Baik Tak Amendemen

Plate memandang, amendemen adalah sebuah pekerjaan yang besar. Oleh karena itu, tidak perlu dilakukan secara terburu-buru.

Jika proses amendemen dilakukan secara tergesa-gesa, Plate justru khawatir akan menimbulkan kegaduhan yang mengganggu kondisi politik nasional.

"Masuk akal sekali pada saat tantangan kita begitu luar biasa dari global, dalam negeri kita harus fokus. Apakah tepat momentumnya untuk meneruskan pembicaraan amendemen konstitusi yang bisa ramai sekali Kan ada waktunya nanti, kan tidak harus buru-buru sekarang," kata dia.

Baca juga: Bola Liar Amendemen UUD 1945, Jalan Mundur Demokrasi?

Jika memang mayoritas fraksi di MPR masih berkeinginan amendemen dilanjutkan, Plate juga meminta agar prosesnya melibatkan masyarakat secara luas.

"Poinnya itu harus dibuka secara luas kepada masyarakat, harus dibicarakan secara detail, komprehensif, pelibatan yang luas, tidak oleh satu dua elite, atau elitis," kata Menteri Komunikasi dan Informatika ini.

Johnny pun mengklaim, Fraksi Nasdem di MPR sudah menampung aspirasi masyarakat dalam melakukan amendemen ini.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei SMRC: Dari 36 Persen yang Tahu Isu Kebangkitan PKI, 61 Persen Tidak Percaya

Survei SMRC: Dari 36 Persen yang Tahu Isu Kebangkitan PKI, 61 Persen Tidak Percaya

Nasional
Pemerintah Sudah Salurkan Rp 304,6 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi

Pemerintah Sudah Salurkan Rp 304,6 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi

Nasional
Jokowi: Kondisi Sekarang Serba Sulit

Jokowi: Kondisi Sekarang Serba Sulit

Nasional
Batal Hari Ini, Gelar Perkara Kasus Kebakaran Kejagung Dilakukan Besok

Batal Hari Ini, Gelar Perkara Kasus Kebakaran Kejagung Dilakukan Besok

Nasional
Pihak Pinangki Ungkap Dugaan Kejanggalan dalam Penyidikan

Pihak Pinangki Ungkap Dugaan Kejanggalan dalam Penyidikan

Nasional
KPU Tak Tutup Mata dengan Usul Penundaan, tetapi Ingin Pilkada Tetap Dilanjutkan

KPU Tak Tutup Mata dengan Usul Penundaan, tetapi Ingin Pilkada Tetap Dilanjutkan

Nasional
Hadapi La Nina, BNPB Minta Setiap Daerah Siaga dan Siapkan Mitigasi Bencana

Hadapi La Nina, BNPB Minta Setiap Daerah Siaga dan Siapkan Mitigasi Bencana

Nasional
Ahli: Kalau Pilkada Mau Dilaksanakan Cabut Dulu Status Darurat Kesehatan Masyarakat

Ahli: Kalau Pilkada Mau Dilaksanakan Cabut Dulu Status Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Film G30S/PKI dan Beda Cara Setiap Pemerintah Sikapi Peristiwa 1965...

Film G30S/PKI dan Beda Cara Setiap Pemerintah Sikapi Peristiwa 1965...

Nasional
Mendagri: Kesuksesan Pilkada 2020 Diukur dari Minimnya Klaster Covid-19

Mendagri: Kesuksesan Pilkada 2020 Diukur dari Minimnya Klaster Covid-19

Nasional
PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tinjau Ulang Keputusan Melanjutkan Pilkada 2020

PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tinjau Ulang Keputusan Melanjutkan Pilkada 2020

Nasional
Kemenperin Usul RUU Pengawasan Obat dan Makanan Mudahkan Pelaku Industri

Kemenperin Usul RUU Pengawasan Obat dan Makanan Mudahkan Pelaku Industri

Nasional
Masuki Musim Hujan, BMKG Minta Waspadai Bencana Hidrometeorologi

Masuki Musim Hujan, BMKG Minta Waspadai Bencana Hidrometeorologi

Nasional
Politikus PDI-P Minta Polri Hati-hati Tangani Kebakaran Gedung Kejagung

Politikus PDI-P Minta Polri Hati-hati Tangani Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X