Sekjen Nasdem Setuju Usul Jokowi Stop Amendemen

Kompas.com - 05/12/2019, 11:56 WIB
Ketua Steering Committee (SC) Kongres II Partai NasDem Johnny G Plate memberikan keterangan pers menjelang Kongres II dan HUT ke-8 Partai Nasdem di kantor DPP NasDem, Jakarta, Rabu (6/11/2019). Partai NasDem akan menggelar Kongres II dan perayaan HUT ke-8 pada 8-11 November di JIExpo Kemayoran, Jakarta dengan agenda diantaranya pemilihan ketua umum partai dan perumusan Garis Besar Haluan Partai. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AKetua Steering Committee (SC) Kongres II Partai NasDem Johnny G Plate memberikan keterangan pers menjelang Kongres II dan HUT ke-8 Partai Nasdem di kantor DPP NasDem, Jakarta, Rabu (6/11/2019). Partai NasDem akan menggelar Kongres II dan perayaan HUT ke-8 pada 8-11 November di JIExpo Kemayoran, Jakarta dengan agenda diantaranya pemilihan ketua umum partai dan perumusan Garis Besar Haluan Partai. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate setuju usul Presiden Joko Widodo agar MPR menyetop amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Sebab, pembahasan amendemen itu sudah melebar dari tujuan awalnya.

Namun, ia ingin agar penghentian pembahasan amendemen ini juga disosialisasikan terlebih dulu kepada masyarakat.

"Kita setuju, itu harus dibicarakan dengan masyarakat secara luas. Kalau Presiden merasa situasi sekarang Indonesia atau politik lebih fokus untuk menjaga kondisi di dalam negeri yang stabil untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang begitu berat, kami setuju dengan pendapat itu," kata Plate di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Baca juga: Muncul Usulan Presiden 3 Periode, Jokowi: Lebih Baik Tak Amendemen

Plate memandang, amendemen adalah sebuah pekerjaan yang besar. Oleh karena itu, tidak perlu dilakukan secara terburu-buru.

Jika proses amendemen dilakukan secara tergesa-gesa, Plate justru khawatir akan menimbulkan kegaduhan yang mengganggu kondisi politik nasional.

"Masuk akal sekali pada saat tantangan kita begitu luar biasa dari global, dalam negeri kita harus fokus. Apakah tepat momentumnya untuk meneruskan pembicaraan amendemen konstitusi yang bisa ramai sekali Kan ada waktunya nanti, kan tidak harus buru-buru sekarang," kata dia.

Baca juga: Bola Liar Amendemen UUD 1945, Jalan Mundur Demokrasi?

Jika memang mayoritas fraksi di MPR masih berkeinginan amendemen dilanjutkan, Plate juga meminta agar prosesnya melibatkan masyarakat secara luas.

"Poinnya itu harus dibuka secara luas kepada masyarakat, harus dibicarakan secara detail, komprehensif, pelibatan yang luas, tidak oleh satu dua elite, atau elitis," kata Menteri Komunikasi dan Informatika ini.

Johnny pun mengklaim, Fraksi Nasdem di MPR sudah menampung aspirasi masyarakat dalam melakukan amendemen ini.

Salah satu aspirasi yang muncul adalah agar memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode demi kesinambungan pembangunan.

Baca juga: Duduk Perkara Usulan Penambahan Masa Jabatan Presiden Jadi 3 Periode

Oleh karena itu, Nasdem menyuarakan aspirasi tersebut dalam pembahasan amendemen di Senayan.

Namun, jika memang Presiden merasa aspirasi itu terlalu melebar, Nasdem juga tidak keberatan.

"Saya sebagai Sekjen setuju dengan pendapat Presiden, karena itu (usul presiden 3 periode) bukan datang dari Presiden, jangan sampai dikaitkan dengan Presiden," kata dia.

Presiden Jokowi sebelumnya menyesalkan amandemen UUD 1945 di MPR melebar dari persoalan haluan negara.

Baca juga: Fadli Zon Sebut Amendemen untuk Bahas GBHN, Bukan Masa Jabatan Presiden

Padahal, sejak awal wacana amendemen ini muncul, Jokowi sudah mengingatkan agar tidak melebar.

"Sekarang kenyataannya begitu kan, (muncul usul) presiden dipilih MPR, presiden 3 periode. Jadi lebih baik enggak usah amendemen," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

"Kita konsentrasi aja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan," katanya.

Jokowi menegaskan, ia tidak setuju dengan usul jabatan presiden 3 periode. Sebab, dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pascareformasi.

Jokowi bahkan curiga pada pihak yang mengusulkan jabatan presiden 3 periode itu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Nasional
Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Nasional
Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X