Sekjen Nasdem Setuju Usul Jokowi Stop Amendemen

Kompas.com - 05/12/2019, 11:56 WIB
Ketua Steering Committee (SC) Kongres II Partai NasDem Johnny G Plate memberikan keterangan pers menjelang Kongres II dan HUT ke-8 Partai Nasdem di kantor DPP NasDem, Jakarta, Rabu (6/11/2019). Partai NasDem akan menggelar Kongres II dan perayaan HUT ke-8 pada 8-11 November di JIExpo Kemayoran, Jakarta dengan agenda diantaranya pemilihan ketua umum partai dan perumusan Garis Besar Haluan Partai. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AKetua Steering Committee (SC) Kongres II Partai NasDem Johnny G Plate memberikan keterangan pers menjelang Kongres II dan HUT ke-8 Partai Nasdem di kantor DPP NasDem, Jakarta, Rabu (6/11/2019). Partai NasDem akan menggelar Kongres II dan perayaan HUT ke-8 pada 8-11 November di JIExpo Kemayoran, Jakarta dengan agenda diantaranya pemilihan ketua umum partai dan perumusan Garis Besar Haluan Partai. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate setuju usul Presiden Joko Widodo agar MPR menyetop amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Sebab, pembahasan amendemen itu sudah melebar dari tujuan awalnya.

Namun, ia ingin agar penghentian pembahasan amendemen ini juga disosialisasikan terlebih dulu kepada masyarakat.

"Kita setuju, itu harus dibicarakan dengan masyarakat secara luas. Kalau Presiden merasa situasi sekarang Indonesia atau politik lebih fokus untuk menjaga kondisi di dalam negeri yang stabil untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang begitu berat, kami setuju dengan pendapat itu," kata Plate di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Baca juga: Muncul Usulan Presiden 3 Periode, Jokowi: Lebih Baik Tak Amendemen

Plate memandang, amendemen adalah sebuah pekerjaan yang besar. Oleh karena itu, tidak perlu dilakukan secara terburu-buru.

Jika proses amendemen dilakukan secara tergesa-gesa, Plate justru khawatir akan menimbulkan kegaduhan yang mengganggu kondisi politik nasional.

"Masuk akal sekali pada saat tantangan kita begitu luar biasa dari global, dalam negeri kita harus fokus. Apakah tepat momentumnya untuk meneruskan pembicaraan amendemen konstitusi yang bisa ramai sekali Kan ada waktunya nanti, kan tidak harus buru-buru sekarang," kata dia.

Baca juga: Bola Liar Amendemen UUD 1945, Jalan Mundur Demokrasi?

Jika memang mayoritas fraksi di MPR masih berkeinginan amendemen dilanjutkan, Plate juga meminta agar prosesnya melibatkan masyarakat secara luas.

"Poinnya itu harus dibuka secara luas kepada masyarakat, harus dibicarakan secara detail, komprehensif, pelibatan yang luas, tidak oleh satu dua elite, atau elitis," kata Menteri Komunikasi dan Informatika ini.

Johnny pun mengklaim, Fraksi Nasdem di MPR sudah menampung aspirasi masyarakat dalam melakukan amendemen ini.

Salah satu aspirasi yang muncul adalah agar memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode demi kesinambungan pembangunan.

Baca juga: Duduk Perkara Usulan Penambahan Masa Jabatan Presiden Jadi 3 Periode

Oleh karena itu, Nasdem menyuarakan aspirasi tersebut dalam pembahasan amendemen di Senayan.

Namun, jika memang Presiden merasa aspirasi itu terlalu melebar, Nasdem juga tidak keberatan.

"Saya sebagai Sekjen setuju dengan pendapat Presiden, karena itu (usul presiden 3 periode) bukan datang dari Presiden, jangan sampai dikaitkan dengan Presiden," kata dia.

Presiden Jokowi sebelumnya menyesalkan amandemen UUD 1945 di MPR melebar dari persoalan haluan negara.

Baca juga: Fadli Zon Sebut Amendemen untuk Bahas GBHN, Bukan Masa Jabatan Presiden

Padahal, sejak awal wacana amendemen ini muncul, Jokowi sudah mengingatkan agar tidak melebar.

"Sekarang kenyataannya begitu kan, (muncul usul) presiden dipilih MPR, presiden 3 periode. Jadi lebih baik enggak usah amendemen," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

"Kita konsentrasi aja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan," katanya.

Jokowi menegaskan, ia tidak setuju dengan usul jabatan presiden 3 periode. Sebab, dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pascareformasi.

Jokowi bahkan curiga pada pihak yang mengusulkan jabatan presiden 3 periode itu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X