Kompas.com - 04/12/2019, 09:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, menyebut Setya Novanto sebagai biang memburuknya citra Partai Golkar.

Hal itu berkaitan dengan kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP yang kemudian menetapkan Novanto sebagai terdakwa.

"Ternyata dia (Novanto) biangnya. Semua pada tahu itu, dibanding sekarang, akhirnya nama partai kena sekarang akibat Novanto," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu dalam sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

Baca juga: Jusuf Kalla Cerita soal Ketum Parpol Layaknya Malaikat Maut...

Kalla lantas bercerita bahwa pada saat dirinya menjabat sebagai ketua umum, Novanto pernah memohon untuk menjadi wakil sekretaris Fraksi Golkar. Novanto juga sempat melobi sejumlah elite Golkar agar permintaannya itu diwujudkan.

Namun, seluruh lobi itu gagal dan tidak satu pun elite partai bersedia memenuhi permintaan Novanto.

"Dia mengemis jadi wakil sekretaris fraksi, melobi. Saya bilang tidak bisa urus apa pun di partai, enggak boleh campur tangan di partai apa pun. Sudah semua orang lobi, sama sekali Novanto tidak bisa urus apa pun," ujar Kalla.

"Jadi aman kita," lanjutnya.

Menurut Kalla, dirinya berkukuh menolak Novanto karena tahu jejak rekam Novanto. Kalla tak mau ada anggota DPR yang mencampuri proyek, apalagi mengambil "manfaat" dari proyek-proyek tersebut.

Baca juga: KPK Panggil Setya Novanto Jadi Saksi Kasus E-KTP

Saat menjabat sebagai Ketua Umum Golkar, Kalla bertekad agar partainya bersih dari kasus korupsi apa pun.

Bagi Kalla, pemerintahan yang baik bisa tercipta hanya jika partai politik tidak koruptif.

"Kalau partai tidak bersih gimana mau berbicara antikorupsi, gimana bicara good governance, tapi kita sendiri governance-nya enggak baik, gimana Anda bisa tegak di DPR kalau temannya lagi masuk penjara," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hal-hal Memberatkan dalam Vonis Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

Hal-hal Memberatkan dalam Vonis Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

Nasional
Ralat, Polri Sebut AKBP Raindra Ajukan Banding Atas Sanksi Demosi 4 Tahun

Ralat, Polri Sebut AKBP Raindra Ajukan Banding Atas Sanksi Demosi 4 Tahun

Nasional
Sekjen Ungkap Kesalahan Fatal Pamdal yang Bikin IPW Merasa Tak Boleh Masuk ke DPR

Sekjen Ungkap Kesalahan Fatal Pamdal yang Bikin IPW Merasa Tak Boleh Masuk ke DPR

Nasional
Berkas Kasus Brigadir J Lengkap, Mahfud: Mari Kawal Sampai Akhir

Berkas Kasus Brigadir J Lengkap, Mahfud: Mari Kawal Sampai Akhir

Nasional
Capim KPK Noman Wara: Korupsi Tak Hanya Rugikan Pelaku, tapi Juga Keluarga

Capim KPK Noman Wara: Korupsi Tak Hanya Rugikan Pelaku, tapi Juga Keluarga

Nasional
Detik-detik Pelanggaran HAM Berat di Paniai: Oknum TNI Tembak Warga dan Tikam dari Dekat

Detik-detik Pelanggaran HAM Berat di Paniai: Oknum TNI Tembak Warga dan Tikam dari Dekat

Nasional
Gerindra Legowo Bila Anies Berpaling ke Parpol Lain di Pilpres 2024

Gerindra Legowo Bila Anies Berpaling ke Parpol Lain di Pilpres 2024

Nasional
'Fit and Proper Test' Capim KPK di Komisi III, Sejumlah Fraksi Lakukan Rotasi

"Fit and Proper Test" Capim KPK di Komisi III, Sejumlah Fraksi Lakukan Rotasi

Nasional
Pengacara Bharada E dan Deolipa Ribut di PN Jakarta Selatan Saat Tentukan Jadwal Sidang

Pengacara Bharada E dan Deolipa Ribut di PN Jakarta Selatan Saat Tentukan Jadwal Sidang

Nasional
Ditanya soal Tak Ada Jalan Nasional di Halmahera Barat, Jokowi: dari Sabang-Merauke Semuanya Butuh

Ditanya soal Tak Ada Jalan Nasional di Halmahera Barat, Jokowi: dari Sabang-Merauke Semuanya Butuh

Nasional
Komisi III Harap Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Bisa Diumumkan Hari Ini

Komisi III Harap Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Bisa Diumumkan Hari Ini

Nasional
BPOM Sebut Izin Penggunaan Darurat Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

BPOM Sebut Izin Penggunaan Darurat Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

Nasional
MAKI Minta SBY dan AHY Imbau Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

MAKI Minta SBY dan AHY Imbau Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Beredar Video Temuan Uang Rp 50 Miliar di Rumah Hasto Kristiyanto, KPK Sebut Itu Hoaks

Beredar Video Temuan Uang Rp 50 Miliar di Rumah Hasto Kristiyanto, KPK Sebut Itu Hoaks

Nasional
Kejagung Akan Gabungkan Dua Berkas Perkara Ferdy Sambo dalam Kasus Brigadir J

Kejagung Akan Gabungkan Dua Berkas Perkara Ferdy Sambo dalam Kasus Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.