Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Novanto Biangnya, Nama Partai Jadi Kena...

Kompas.com - 04/12/2019, 09:25 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, menyebut Setya Novanto sebagai biang memburuknya citra Partai Golkar.

Hal itu berkaitan dengan kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP yang kemudian menetapkan Novanto sebagai terdakwa.

"Ternyata dia (Novanto) biangnya. Semua pada tahu itu, dibanding sekarang, akhirnya nama partai kena sekarang akibat Novanto," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu dalam sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

Baca juga: Jusuf Kalla Cerita soal Ketum Parpol Layaknya Malaikat Maut...

Kalla lantas bercerita bahwa pada saat dirinya menjabat sebagai ketua umum, Novanto pernah memohon untuk menjadi wakil sekretaris Fraksi Golkar. Novanto juga sempat melobi sejumlah elite Golkar agar permintaannya itu diwujudkan.

Namun, seluruh lobi itu gagal dan tidak satu pun elite partai bersedia memenuhi permintaan Novanto.

"Dia mengemis jadi wakil sekretaris fraksi, melobi. Saya bilang tidak bisa urus apa pun di partai, enggak boleh campur tangan di partai apa pun. Sudah semua orang lobi, sama sekali Novanto tidak bisa urus apa pun," ujar Kalla.

"Jadi aman kita," lanjutnya.

Menurut Kalla, dirinya berkukuh menolak Novanto karena tahu jejak rekam Novanto. Kalla tak mau ada anggota DPR yang mencampuri proyek, apalagi mengambil "manfaat" dari proyek-proyek tersebut.

Baca juga: KPK Panggil Setya Novanto Jadi Saksi Kasus E-KTP

Saat menjabat sebagai Ketua Umum Golkar, Kalla bertekad agar partainya bersih dari kasus korupsi apa pun.

Bagi Kalla, pemerintahan yang baik bisa tercipta hanya jika partai politik tidak koruptif.

"Kalau partai tidak bersih gimana mau berbicara antikorupsi, gimana bicara good governance, tapi kita sendiri governance-nya enggak baik, gimana Anda bisa tegak di DPR kalau temannya lagi masuk penjara," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com