Jusuf Kalla: Novanto Biangnya, Nama Partai Jadi Kena...

Kompas.com - 04/12/2019, 09:25 WIB
Terpidana kasus e-KTP Setya Novanto bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1, dengan terdakwa mantan Dirut PLN Sofyan Basir di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/8/2019). ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARITerpidana kasus e-KTP Setya Novanto bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1, dengan terdakwa mantan Dirut PLN Sofyan Basir di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, menyebut Setya Novanto sebagai biang memburuknya citra Partai Golkar.

Hal itu berkaitan dengan kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP yang kemudian menetapkan Novanto sebagai terdakwa.

"Ternyata dia (Novanto) biangnya. Semua pada tahu itu, dibanding sekarang, akhirnya nama partai kena sekarang akibat Novanto," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu dalam sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2019).

Baca juga: Jusuf Kalla Cerita soal Ketum Parpol Layaknya Malaikat Maut...

Kalla lantas bercerita bahwa pada saat dirinya menjabat sebagai ketua umum, Novanto pernah memohon untuk menjadi wakil sekretaris Fraksi Golkar. Novanto juga sempat melobi sejumlah elite Golkar agar permintaannya itu diwujudkan.

Namun, seluruh lobi itu gagal dan tidak satu pun elite partai bersedia memenuhi permintaan Novanto.

"Dia mengemis jadi wakil sekretaris fraksi, melobi. Saya bilang tidak bisa urus apa pun di partai, enggak boleh campur tangan di partai apa pun. Sudah semua orang lobi, sama sekali Novanto tidak bisa urus apa pun," ujar Kalla.

"Jadi aman kita," lanjutnya.

Menurut Kalla, dirinya berkukuh menolak Novanto karena tahu jejak rekam Novanto. Kalla tak mau ada anggota DPR yang mencampuri proyek, apalagi mengambil "manfaat" dari proyek-proyek tersebut.

Baca juga: KPK Panggil Setya Novanto Jadi Saksi Kasus E-KTP

Saat menjabat sebagai Ketua Umum Golkar, Kalla bertekad agar partainya bersih dari kasus korupsi apa pun.

Bagi Kalla, pemerintahan yang baik bisa tercipta hanya jika partai politik tidak koruptif.

"Kalau partai tidak bersih gimana mau berbicara antikorupsi, gimana bicara good governance, tapi kita sendiri governance-nya enggak baik, gimana Anda bisa tegak di DPR kalau temannya lagi masuk penjara," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X